LombokPost-Temuan belatung di menu makanan bergizi gratis (MBG) di SMPN 1 Taliwang jadi sorotan. Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB turun mendalami temuan tersebut. "Sudah kami dalami," kata Ketua Tim Satgas MBG NTB Ahsanul Khalik dihubungi Lombok Post, Selasa (23/9).
Menurut informasi yang diterimanya, tidak semua menu MBG ditemukan belatung. "Ini temuan dalam satu ompreng," jelas pria yang akrab disapa AKA ini.
Dari hasil pendalaman tim Satgas, penyedia MBG Rayon Taliwang CV JK mengakui adanya kelalaian dalam proses seleksi bahan makanan yang masuk. "Daging ayam yang ada ulatnya dalam satu nampan siswa tersebut sebelumnya sudah melalui seleksi," ungkap AKA mengutip pengakuan penyedia.
Pemilik SPPG tidak menampik ada kelalaian atau kekurangcermatan saat melakukan sortir untuk daging ayam. "Sebenarnya sudah disortir dan melalui pemeriksaan tim kesehatan sebelum dimasukkan ke dalam nampan siswa, tapi ternyata ada yang lolos," kata dia.
Pemilik SPPG siap melakukan evaluasi dan lebih memperketat pengawasan terhadap bahan baku yang masuk. "Ini guna mencegah kejadian serupa ke depannya," terang AKA.
Di sisi lain, kata dia, banyak juga MBG dengan kualitas tinggi. Namun tidak banyak disoroti publik. "Ada banyak menu MBG yang bagus, tapi kurang perhatian publik," ungkap dia.
AKA juga menyoroti surat kerja sama yang ditandatangani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan Kepala SMAN 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Dalam surat itu, pihak SPPG meminta kepada sekolah agar menjaga kerahasiaan apabila terjadi kejadian luar biasa. Misalkan, keracunan, ketidak kelengkapan paket makanan atau kondisi lain yang dapat menganggu kelancaran pelaksanaan program MBG.
Permintaan kerahasiaan tentang KLB terutama keracunan ini tertuang dalam point tujuh surat perjanjian kerja sama. Surat yang ditanda tangani kepala SPPG Fahri Zulfan dan Kepsek SMPN 1 Taliwang Abdul Muis. "Ndak boleh ada yang dirahasiakan," tegasnya.
Dia menjelaskan, MBG ini sudah menjadi perhatian Badan Gizi Nasional. Terlebih lagi, MBG ini menjadi program pemerintah pusat. "Jadi, publik harus tahu seperti apa perkembangan dan kondisinya di lapangan," jelas AKA.
Dia menambahkan, sekolah berhak melaporkan kepada pemerintah daerah setempat, baik melalui Satgas, dinas/instansi terkait dan juga ke aparat negara lainnya. "Setiap masalah terbuka untuk umum, dan tentu menjadi dasar untuk melakukan pembenahan menyeluruh," tambah dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) KSB Agus menegaskan, dalam waktu dekat akan segera memanggil kepsek SMP 1 Taliwang mengenai penandatanganan surat kerja sama yang kontroversi itu.
‘’Saya akan panggil, meminta klarifikasi terkait poin nomor tujuh itu. Rencananya besok (hari ini,red),’’ tegasnya.
Agus mengakui, poin tujuh dalam perjanjian tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan. Dia bahkan menilai, poin tersebut seperti sebuah permufakatan jahat.
‘’Sangat tidak tepat, tidak etis ada poin seperti itu dalam perjanjian. Ini jelas lalai baik SPPG maupun kepseknya. Ini sangat kami sayangkan,’’ tambahnya.
Editor : Jelo Sangaji