LombokPost--Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi NTB menggelar Pelatihan Infrastructure Transparency Index (ITI) CoST.
Pelatihan yang diikuti sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) pemilik proyek infrastruktur ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perhubungan sekaligus Ketua FLLAJ NTB Ervan Anwar, di Ruang Rapat Cakra, Selasa (21/11).
Dalam sambutannya, Ervan menekankan betapa krusialnya prinsip transparansi dan keterbukaan informasi dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Ia menilai ITI merupakan instrumen strategis untuk mendorong akuntabilitas dan mutu pengelolaan proyek pemerintah.
“ITI adalah instrumen dari CoST yang bertujuan mengukur tingkat transparansi dan kualitas proses seputar infrastruktur publik, baik di tingkat nasional maupun daerah,” jelas Ervan.
Pelatihan ini diisi oleh Tim Evaluator ITI NTB, yakni Ahmad Muharror, Fera F. Salsabila dan Moh. Aminullah.
Mereka memaparkan secara rinci mengenai metodologi survei, teknik pengumpulan data, hingga tata cara penyusunan laporan penilaian ITI.
Salah satu pemateri, Ahmad Muharror, mengungkapkan alasan mendasar mengapa ITI ini mutlak diperlukan.
Ia mengutip data International Monetary Fund (IMF) yang menyebutkan bahwa secara global, rata-rata 30 persen dana proyek infrastruktur ‘hilang’ dan tidak teralokasi dengan benar.
“Misalnya, proyek jalan senilai Rp100 miliar, bisa saja Rp30 miliar-nya tidak tepat sasaran. Inilah masalah yang ingin kita hilangkan bersama, seperti pemborosan anggaran, korupsi, dan kurangnya pengawasan publik,” tegas Muharror.
CoST, lanjutnya, bukanlah perusahaan, melainkan lembaga non-pemerintah internasional yang diikuti oleh sekitar 17 negara.
Tujuannya adalah memastikan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit berjalan transparan dan akuntabel.
Diketahui, NTB merupakan provinsi pertama di Indonesia yang berhasil menjadi anggota CoST sejak April 2024 lalu.
Keberhasilan ini tidak lepas dari eksistensi FLLAJ NTB yang dinilai sangat aktif oleh CoST internasional.
“Forum LLAJ NTB, yang beranggotakan berbagai unsur seperti masyarakat, pemerintah, media, dan akademisi, menjadi salah satu pilar pendekatan Multi-Stakeholder Group (MSG) yang disyaratkan CoST. Bahkan, NTB pernah menjadi rujukan nasional untuk forum sejenis,” ungkapnya.
Setelah resmi bergabung di CoST, Pemprov NTB memperkuat komitmennya dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menunjuk perwakilan OPD untuk mengunggah data proyek ke sistem yang telah disiapkan.
Berbagai workshop juga telah digelar, dan yang membanggakan, NTB akan menjadi tuan rumah workshop tahunan CoST pada tahun depan.
Kegiatan pelatihan ITI ini diharapkan dapat mendorong OPD lebih terbuka dalam menyediakan data proyek dan memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan tata kelola infrastruktur yang transparan dan akuntabel di NTB.
Penerapan ITI akan menghasilkan skor transparansi pada skala 100, yang dapat menjadi peta jalan bagi pemimpin daerah untuk memperbaiki kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan infrastruktur publik.
Editor : Kimda Farida