LombokPost - Proses seleksi terbuka Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB masih berlangsung hingga 20 Desember 2025.
Namun hingga kini, pelamar terbilang masih minim. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB mencatat, baru satu orang pejabat eselon II di lingkup Pemprov NTB yang secara resmi telah memasukkan berkas pendaftaran.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengaku telah mendorong seluruh pejabat eselon II, untuk ikut berpartisipasi dalam seleksi terbuka tersebut.
“Saya sudah sampaikan di grup WhatsApp internal. Saya mendorong semua pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, siapa saja, untuk ikut mendaftar,” jelasnya, Selasa (16/12).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga siap memberikan rekomendasi, selama pejabat tersebut memenuhi persyaratan administratif.
Karena di dalam persyaratan khusus, pelamar harus menyertakan berkas telah mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti seleksi sekda, dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing. Dalam hal ini kepala daerah.
“Asal memenuhi syarat administrasif. Saya izinkan untuk ikut. Karena kita butuh banyak pilihan,” tegas pria asal Lombok Tengah tersebut.
Menurut Iqbal, semakin banyak kandidat yang mendaftar akan memberikan lebih banyak pilihan baginya, untuk mendapatkan Sekda yang tepat. Hal itu dinilai penting guna memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Yang jelas soal tata kelola. Itu akan sangat memudahkan saya. Beban saya akan lebih ringan kalau punya Sekda yang bisa membantu membenahi tata kelola, sehingga saya bisa fokus ke luar,” ujarnya.
Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029 memiliki visi besar NTB Makmur Mendunia, dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas sebagai peta jalan untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing global, sejalan dengan visi RPJPD 2025-2045.
Maka Gubernur menegaskan, tidak hanya makmur yang dipikirkan, tetapi juga positioning NTB di level global yakni mendunia. Karenanya, diperlukan pembagian peran yang jelas di internal Pemprov NTB. “Harus ada yang memikirkan makmur, dan ada yang memikirkan mendunia,” jelasnya.
Karenanya, jelas Iqbal, peran Sekda menjadi sangat strategis untuk menjaga stabilitas dan pembenahan birokrasi di internal, sementara kepala daerah lebih banyak turun ke lapangan dan membangun jejaring, untuk mewujudkan visi besar NTB Makmur Mendunia tersebut.
“(Kepala daerah, Red) harus banyak turun ke lapangan. Untuk kemakmuran. Harus banyak keluar. Untuk networking. Jadi kita butuh orang yang kuat menjaga di dalam (birokrasi, Red),” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga menyinggung peran Penjabat (Pj) Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal yang selama ini, dinilai telah menjalankan tugas tersebut dengan baik.
“Selama ini Pak Pj Sekda yang memainkan peran itu, menjaga di dalam dan melakukan pembenahan-pembenahan birokrasi,” katanya.
Namun, Faozal tidak bisa mengikuti seleksi Sekda, karena tidak lolos persyaratan. Dirinya telah memasuki masa pensiun. “Beliau sudah melewati 57 tahun, sehingga tidak bisa ikut seleksi,” ujarnya.
Disinggung kemungkinan adanya pendaftar dari luar Pemprov NTB, Iqbal mengaku belum bisa memastikan. Ia memilih menunggu hingga masa pendaftaran ditutup.
“Saya belum dapat bayangan. Karena belum lihat hasil akhirnya. Nanti kalau sudah penutupan pendaftaran, baru kita bisa lihat siapa-siapa saja yang mendaftar,” tutupnya.
Kepala BKD NTB Tri Budiprayitno meyakini dinamika pendaftaran masih bisa berubah, mengingat banyak keputusan biasanya diambil pada saat-saat terakhir.
“Biasanya keputusan itu muncul di detik-detik akhir. Semua pihak masih saling memantau situasi,” ujarnya.
Secara aturan, proses seleksi sudah dapat berjalan dengan minimal empat pelamar. Namun, semakin banyak peserta dinilai akan membuat proses seleksi lebih kompetitif dan berkualitas.
“Empat orang saja sebenarnya sudah cukup agar tahapan berjalan. Tapi tentu akan lebih baik kalau pesertanya lebih banyak. Pilihannya jadi lebih variatif,” terangnya.
Editor : Marthadi