LombokPost - Rencana pelaksanaan seleksi terbuka 13 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemprov NTB, mendapat respons tinggi dari berbagai kalangan.
Bahkan sebelum pengumuman resmi disampaikan, minat aparatur sipil negara (ASN) dari kabupaten dan kota se-NTB sudah terlihat cukup besar.
Tingginya animo tersebut seiring dengan telah disetujuinya pelaksanaan seleksi terbuka oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Persetujuan BKN ini menjadi dasar kuat bagi Pemprov NTB untuk segera melangkah ke tahapan berikutnya, yakni pengumuman resmi pelaksanaan seleksi terbuka.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno mengatakan pihaknya telah menerima banyak informasi, dan komunikasi dari ASN kabupaten/kota, serta kalangan akademisi yang menyatakan ketertarikannya mengikuti seleksi tersebut.
“Kami sudah menerima informasi dari rekan-rekan di kabupaten/kota, serta beberapa akademisi yang, insya Allah, tertarik mengikuti seleksi 13 posisi yang tersedia. Berdasarkan perkiraan saya, nanti akan ada banyak peserta,” ungkapnya, Selasa (3/2).
Menurutnya, meskipun saat ini terdapat sejumlah pemerintah kabupaten di NTB yang juga tengah menggelar seleksi terbuka, jabatan di tingkat provinsi tetap menjadi magnet tersendiri bagi para calon peserta.
“Walaupun di NTB juga ada kabupaten lain yang sedang mengadakan seleksi terbuka, berkarier di tingkat provinsi saya rasa memang memiliki daya tarik tersendiri,” katanya.
Tri menjelaskan, pelaksanaan seleksi terbuka ini masih menunggu kepulangan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, untuk dilaporkan secara langsung. Namun demikian, berbagai persiapan internal telah dilakukan oleh pihaknya.
“Kami masih menunggu kepulangan Pak Gubernur agar bisa melaporkannya,” ujar Tri.
BKD NTB juga telah menyiapkan draf pengumuman, serta melakukan koordinasi dengan Plh Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal, selaku pejabat berwenang terkait berbagai hal yang dibutuhkan.
Ia berharap, setelah laporan disampaikan, Gubernur NTB dapat segera memberikan perintah untuk memulai proses seleksi. “Harapan saya, setelah Pak Gubernur kembali dan kita laporkan, beliau bisa langsung memberikan perintah untuk memulai proses seleksi ini. Semoga saja bisa segera dijalankan, karena semakin cepat tentu semakin baik,” imbuhnya.
Terkait tahapan seleksi, Tri menyebut jika mengacu pada mekanisme panitia seleksi (pansel), masa pengumuman dan pendaftaran biasanya berlangsung selama 15 hari kalender.
“Bukan 15 hari kerja, tetapi 15 hari kalender. Misalnya, jika dimulai hari Jumat, maka pendaftarannya berlaku selama 15 hari sejak hari itu,” terangnya.
Sistem pendaftaran, lanjut Tri, tetap sama seperti seleksi terbuka yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Sejumlah jabatan yang akan dilelang dinilai cukup strategis dan menarik perhatian banyak peminat.
“Beberapa jabatan cukup menarik, seperti di Dinas Kebudayaan, di mana ada akademisi yang menunjukkan ketertarikannya. Selain itu, posisi di RSUD NTB juga menarik karena adanya jabatan eselon IIb untuk wakil direktur,” bebernya.
Selain itu, jabatan di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) NTB, juga dinilai sangat strategis dan diharapkan dapat diisi oleh sosok pemimpin yang memiliki kapasitas dan visi yang kuat.
“Kami sangat berharap besar pada pemimpin ke depannya untuk menjalankan tugas-tugas penting di instansi-instansi tersebut,” kata Tri.
Mengenai tim panitia seleksi, Tri menjelaskan pansel akan berasal dari tiga unsur, yakni akademisi, profesional, dan birokrat. Totalnya 10 orang, dibagi dua tim. Masing-masing tim berisi lima anggota.
Bahkan, sejumlah pihak luar sudah mulai menunjukkan minat meski pengumuman resmi belum dikeluarkan.
“Ada beberapa pihak yang mencoba mencari tahu kapan seleksi ini akan dibuka secara resmi. Meskipun belum diumumkan, sudah ada yang berkonsultasi dan menunjukkan keseriusannya,” ujarnya.
Untuk persyaratan peserta, Tri memastikan ketentuannya sebagian besar tidak jauh berbeda dengan seleksi terbuka sebelumnya. Hal ini juga memicu banyak pertanyaan dari rekan-rekan kepegawaian di kabupaten/kota.
“Beberapa rekan dari kepegawaian kabupaten/kota sudah menghubungi kami untuk menanyakan detail prosesnya,” katanya.
Selain dari dalam daerah, minat juga datang dari peserta luar NTB. Meski umumnya melalui perantara, mereka aktif mencari informasi terkait jabatan-jabatan yang akan dibuka.
Tri menjelaskan sebagian peminat berasal dari luar daerah yang sebelumnya pernah bekerja di NTB, kemudian merantau dan berkarier di luar provinsi selama bertahun-tahun.
Kini, mereka memiliki keinginan untuk kembali dan berkontribusi di daerah asalnya, dimana menurut Tri merupakan hal yang sah. “Sekarang mereka ingin kembali dan berkontribusi di daerah asalnya, dan itu kan boleh-boleh saja,” tandasnya.
Editor : Marthadi