LombokPost - Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan sampah, di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2).
Menanggapi arahan presiden, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengakui pengelolaan sampah di NTB masih jauh dari harapan. “Kita juga sudah sadar kok bahwa kita memang belum,” terangnya, Rabu (4/2).
Pihaknya telah menyiapkan langkah prioritas, salah satunya penyelesaian persoalan di Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok. “Persoalannya akan teratasi dalam 2,5 sampai 3 tahun ke depan. Sudah ada kesepakatan, jadi tidak akan ada lagi krisis daya tampung di sana selama periode tersebut,” beber Gubernur Iqbal.
Langkah berikutnya adalah memperbaiki sistem pengumpulan (koleksi) dan transportasi sampah. Pemprov NTB akan berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengoordinir kabupaten/kota.
Saat rakornas, Presiden Prabowo telah mengarahkan pembangunan 34 proyek Waste to Energy, dan NTB berpotensi ikut serta. Gubernur Iqbal mengatakan NTB memiliki peluang untuk ikut, meski volume sampah di TPA dan TPAR provinsi ini belum mencapai 1.000 ton per hari, yang menjadi syarat program.
Kendala pengelolaan sampah di NTB bukan terletak pada volumenya yang kurang, melainkan sampah tersebar di berbagai lokasi. Jika sistem koleksi diperbaiki, volume sampah yang dikumpulkan kemungkinan bisa mencapai target.
“Kami juga terus berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk mendapatkan endorsement, sehingga meski pun di bawah 1.000 ton, NTB tetap bisa masuk ke program Waste to Energy,” jelasnya.
Lebih lanjut, gubernur menyampaikan beberapa investor sudah menawarkan teknologi pengolahan sampah di TPAR Kebon Kongok.
Menurutnya, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi. Pertama, tidak boleh ada tipping fee, dan kedua, teknologi harus mampu mengolah semua jenis sampah tanpa perlu pemisahan.
Namun yang paling sulit itu pemisahan sampah. Ada banyak investor yang menawarkan teknologi, tapi yang benar-benar bisa mengolah semua jenis sampah mungkin hanya dua atau tiga investor saja.
“Sisanya menggunakan sistem pemisahan dan hanya bisa mengolah sampah organik,” kata pria asal Lombok Tengah tersebut.
Gubernur Iqbal juga menyinggung persoalan sampah di wilayah lain, seperti di Gili Trawangan, yang sempat dibahas dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI. Diingatkan lagi, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab kabupaten dan kota, kecuali untuk isu lintas wilayah.
“Tapi kami nanti sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan mengoordinasikan kabupaten dan kota,” tandasnya.
Sekretaris ESDM NTB Niken Arumdai menyampaikan tantangan mengubah sampah menjadi energi, ada di collection rate sampah.
Saat ini, pemda masih kekurangan armada untuk mengangkut sampah, sehingga sampah yang tidak terangkut berakhir di saluran air atau di pinggir jalan dan menumpuk menjadi TPS liar. “Sarana dan prasarana pengangkutan perlu dioptimalkan agar lebih banyak sampah bisa masuk ke TPA,” tegasnya.
Editor : Akbar Sirinawa