“Kita akan gelar di April ini,” terang Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti.
Kegiatan ini untuk menyelaraskan program pembangunan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sekaligus menyesuaikan perencanaan dengan kondisi anggaran saat ini.
Baca Juga: Pemprov NTB Sinkronkan Musrenbang Tematik GEDSI dengan RKPD 2026
Nelly menjelaskan terdapat penyesuaian penting dalam Musrenbang kali ini, karena dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebelumnya disusun dengan asumsi anggaran normal.
“Kalau sekarang kondisi anggaran kita sedang berbeda. Jadi harus ada penyesuaian,” ujarnya.
Penyesuaian dilakukan agar perencanaan pembangunan daerah, benar-benar realistis sesuai kemampuan fiskal provinsi. Karena saat ini, pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, menargetkan penghematan belanja APBN/APBD.
Baca Juga: Ketua DPRD NTB Kagum Gubernur Iqbal Berhasil Hadirkan Mendagri di Musrenbang 2025
Untuk Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2027, terlebih dulu menekankan pada diskusi intens di tiga desk kerja. Yaitu bidang infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam, serta pemerintahan dan pembangunan manusia, kemudian diakhiri dengan seremonial.
“Agar masukan dari tiap desk bisa diterima dan diperhitungkan sebelum finalisasi,” jelas Nelly.
Diskusi intens di tiga desk kerja ini, bertujuan untuk menemukan benang merah antara program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. “Kalau ada program yang tidak sejalan, akan kita bahas bersama,” tegasnya.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum NTB Hadiri Musrenbang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026
Musrenbang bukan hanya menerima masukan, tetapi juga memastikan program lintas level pemerintahan berjalan linier.
“Jangan sampai program pusat ke kiri, provinsi ke kanan, kabupaten ke mana-mana,” imbuhnya.
Ia memberikan contoh konkret tentang penyelarasan program. Program nasional nomor 6, misalnya, menekankan pembangunan dari desa atau membangun dari bawah.
Maka, Pemprov NTB merealisasikannya dengan program Desa Berdaya, dan kabupaten dan kota juga, diharapkan menindaklanjuti sesuai program tersebut.
Nelly turut menekankan pentingnya masukan dari masyarakat dan tokoh daerah dalam Musrenbang. Setiap aspirasi dan kebutuhan dari kabupaten/kota, akan dibahas dan diintegrasikan.
“Sehingga hasil akhir perencanaan pembangunan lebih realistis, tepat sasaran, dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah kita, itu terutama,” tandasnya. (yun/r6)
Editor : Redaksi