LombokPost - Pemprov NTB telah mengarahkan pembangunan kedepan, dengan menitikberatkan pada penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pariwisata.
Ketiga fokus tersebut dirumuskan dalam agenda pembangunan jangka menengah daerah 2025–2029 yang disampaikan, dalam forum pra- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi NTB, di Mataram, Selasa (14/4).
“Di sini, Pemprov NTB telah menetapkan tiga agenda utama, yakni NTB Tanpa Kemiskinan, NTB Makmur, dan NTB Mendunia,” terang Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti.
Ketiga agenda ini dirancang sebagai kerangka besar pembangunan yang saling terintegrasi dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Untuk agenda NTB Tanpa Kemiskinan, Pemprov NTB menitikberatkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui penyediaan layanan dasar.
Baca Juga: Program Desa Berdaya Pemprov NTB Diguyur Anggaran Rp 128 Miliar
Sementara NTB Makmur difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, sejalan dengan posisi NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Adapun NTB Mendunia diarahkan untuk mendorong NTB menjadi destinasi wisata berkelas dunia.
Secara rinci, Nelly menjelaskan bahwa salah satu program utama dalam agenda NTB Tanpa Kemiskinan, diantaranya melalui pelaksanaan Desa Berdaya Transformatif.
Program ini secara khusus menyasar 106 desa miskin ekstrem di NTB, dengan fokus intervensi pada 16.876 kepala keluarga (KK) atau sekitar 44.013 jiwa, hingga tahun 2029 mendatang.
Pada tahap awal, implementasi program akan difokuskan pada 40 desa miskin ekstrem, adalah Desa Senaru, Desa Malaka, Desa Gumantar, Desa Bayan, dan Desa Sigar Penjalin di Lombok Utara.
Desa Buwun Mas, Desa Taman Ayu, Desa Batu Mekar, Desa Batu Putih, dan Desa Mekar Sari di Lombok Barat. Desa Barabali, Desa Banyu Urip, Desa Bangket Parak, Desa Pemepek, Desa Ungga, Desa Kelebuh, dan Desa Mangkung di Lombok Tengah.
Desa Tetebatu, Desa Pringgabaya Utara, Desa Sakra, Desa Pijot, Desa Sembalun Bumbung, Desa Pesanggrahan, dan Desa Lendang Nangka Utara di Lombok Timur.
Desa Pada Suka, Desa Labuan Aji, Desa Motong, dan Desa Lape di Sumbawa. Desa Telaga Bertong dan Desa Seteluk Tengah di Sumbawa Barat. Desa Sori Tatanga dan Desa Saneo di Dompu.
Desa Nipa dan Desa Mbawa di Bima. Kelurahan Jatibaru dan Kelurahan Ntobo di Kota Bima, serta Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Pagutan Timur, dan Kelurahan Bintaro di Kota Mataram.
Baca Juga: Perkuat Linmas, Satpol PP NTB Dorong Desa Berdaya Transformatif di Sumbawa dan KSB
Desa-desa tersebut terdiri dari 20 desa usulan kabupaten/kota serta 20 desa yang berada dalam klaster pesisir, perkotaan, dan lingkar hutan.
“Di dalamnya terdapat 7.250 KK miskin ekstrem dengan total 19.052 jiwa,” ujarnya.
Pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah pendampingan intensif, dengan rasio satu pendamping untuk 50 KK. Pendampingan tersebut dilakukan melalui pendekatan graduasi, yakni intervensi bertahap selama 2–3 tahun yang disusun secara komprehensif, berbasis bukti, serta disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing desa.
Nelly menegaskan seluruh perencanaan program dilakukan dengan mengacu pada data resmi. Ia menekankan pentingnya penggunaan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar dalam menentukan sasaran program, khususnya dalam mengidentifikasi kelompok miskin ekstrem.
Sekarang sudah ditentukan, dalam hal perencanaan bagi pemerintah daerah harus berdasarkan data BPS, bukan data perkiraan atau data yang dibuat sembarangan, karena hal itu tidak diperbolehkan.
“Jangan pakai data perkiraan atau data suka-suka, tidak boleh. Karena kalau kita pakai data BPS, dari situ kita temukan desil 1 dan desil 2, itu kategori miskin dan miskin ekstrem,” bebernya.
Baca Juga: Pemdes Kalijaga Timur Salurkan Bantuan Sembako untuk Masyarakat Miskin Ekstrem
Merujuk data BPS NTB, penduduk miskin di NTB per September 2025 di angka 11,38 persen. Dengan fokus intervensi pada 16.876 KK miskin ekstrem, pastinya ini menjadi pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
Sehingga pemerintah kabupaten/kota, diharapkan dapat menyelaraskan program dan kegiatan berdasarkan data tersebut.
“Harapan kami provinsi, pemda kabupaten dan kota juga fokus di situ. Ini masyarakat kita bersama, masyarakat NTB, ayo kita sama-sama selesaikan,” katanya.
Nelly menjelaskan penanganan kemiskinan ekstrem akan dilakukan secara bertahap. Setelah tahun ini menyasar 40 desa prioritas, kemudian diperluas ke desa-desa lain pada tahun berikutnya.
“Baru nanti kita pindah ke desa berikutnya tahun depan, lalu berikutnya lagi. Jadi bertahap, tapi jelas dan terarah,” pungkasnya.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan tantangan pembangunan ke depan, tidak lagi bisa dijawab dengan pendekatan parsial.
Ia mendorong perubahan cara pandang seluruh pemangku kebijakan, dari kompetisi menjadi kolaborasi. “Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten/kota. Kita adalah satu kesatuan sistem. Jika tidak sinkron, maka program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal,” jelasnya.
Baca Juga: Gubernur Iqbal Paparkan Strategi Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan
Wagub menekankan keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi terutama pada ketepatan eksekusi di lapangan.
Target Pemprov NTB adalah menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen. “Program seperti Desa Berdaya harus direplikasi secara masif dengan koordinasi kuat antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Editor : Akbar Sirinawa