LombokPost-Rencana refocusing Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk opsi pembatasan penerima manfaat bagi siswa SMA/sederajat, memunculkan beragam masukan dari pelaksana di lapangan.
Pihak sekolah maupun pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sama-sama berharap penyesuaian kebijakan dilakukan secara hati-hati, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan program.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 5 Mataram, Muhammad Sofyan, menilai perubahan skema penyaluran bantuan menjadi salah satu solusi yang lebih realistis dibandingkan penghentian program bagi jenjang SMA.
Baca Juga: MBG Dievaluasi, FITRA Sebut Tak Harus Semua Siswa Jadi Penerima Manfaat
Menurutnya, bantuan akan lebih efektif apabila disalurkan langsung kepada orang tua siswa, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
"Menurut saya pola distribusinya yang diubah. Kalau bisa langsung ke orang tua saja supaya lebih jelas dan lebih mudah dikontrol," ujarnya.
Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran melalui pihak ketiga dalam bentuk dapur penyedia atau SPPG selama ini masih menghadapi sejumlah kendala teknis.
Salah satunya berkaitan dengan waktu distribusi makanan yang kerap memangkas durasi kegiatan belajar mengajar (KBM), serta proses pembagian kepada ribuan siswa di lingkungan sekolah.
Di SMAN 5 Mataram sendiri, terdapat lebih dari 1.300 siswa penerima MBG. Sekitar 30 persen di antaranya berasal dari kategori afirmasi atau keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan apabila sekolah harus melakukan seleksi penerima secara terbuka.
"Kalau dalam satu sekolah kita harus memilah, itu kadang menimbulkan pertanyaan dari siswa. Padahal mereka sama-sama berada di lingkungan yang sama," katanya.
Baca Juga: NTB Mulai Data SMA Sederajat untuk Refocusing Program MBG
Menurut Sofyan, apabila bantuan diberikan langsung kepada orang tua, pengelolaan bantuan dapat menjadi tanggung jawab keluarga sehingga sekolah tidak lagi harus membedakan siswa berdasarkan kondisi ekonomi.
"Jadi mereka yang mengatur, dan kita tidak perlu lagi membedakan secara terbuka di sekolah," tambahnya.
Ia juga menilai pelabelan sekolah sebagai sekolah mampu atau tidak mampu kurang tepat karena hampir seluruh sekolah di Nusa Tenggara Barat memiliki siswa dengan latar belakang ekonomi yang beragam.
"Tidak ada sekolah yang benar-benar elit di NTB ini. Di setiap sekolah pasti ada siswa yang memang membutuhkan," ujarnya.
Baca Juga: DPR RI Dorong BGN Batasi Penerima Manfaat, Siap Bentuk Panja Tata Kelola MBG
Meski demikian, Sofyan menegaskan SMAN 5 Mataram tetap mendukung kebijakan pemerintah terkait Program MBG. Ia hanya berharap apabila dilakukan penyesuaian atau refocusing, mekanisme baru yang diterapkan benar-benar tepat sasaran tanpa menambah beban bagi sekolah maupun peserta didik.
"Harapan kami, kalau memang ada perubahan yang penting tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan di sekolah," tandasnya.
Sementara itu, rencana BGN yang disebut akan menghentikan penyaluran Program MBG bagi jenjang SMA juga mendapat perhatian dari pengelola SPPG.
Pemilik SPPG Kediri 03, Sitti Faridha Andi Patiroi, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena berpotensi berdampak langsung terhadap operasional dapur penyedia MBG.
Faridha mengaku para pengelola SPPG masih beradaptasi dengan sistem kerja yang berjalan, sehingga perubahan kebijakan secara mendadak menimbulkan kebingungan.
"Kalau saya selaku yang punya SPPG, melihat ini sebenarnya bingung juga," katanya.
Baca Juga: Tak Ada Insentif Selama MBG Berhenti Sementara, SPPG Fokus Pembenahan Total
Ia mengatakan SPPG yang dikelolanya di Kecamatan Kediri, Lombok Barat, baru beroperasi sekitar tiga bulan. Selama periode tersebut, pihaknya masih melakukan penyesuaian mulai dari pengaturan tenaga kerja, distribusi makanan hingga jumlah penerima manfaat.
Menurutnya, perubahan kebijakan tentu akan berdampak pada aspek operasional yang telah disusun. "Ada dampak operasional nanti," ujarnya.
Faridha menilai Program MBG sejauh ini telah memberikan manfaat nyata bagi para siswa. Karena itu, langkah yang lebih tepat bukan menghentikan program, melainkan melakukan evaluasi serta penyesuaian sasaran penerima manfaat.
"Baiknya mungkin evaluasi, kalau memang termasuk penyesuaian sasaran," katanya.
Baca Juga: Program MBG Sebaiknya Gunakan Bahan Baku Lokal
Ia berharap apabila pemerintah melakukan perubahan kebijakan, proses tersebut dilaksanakan secara bertahap dan disertai komunikasi yang jelas antara BGN dengan seluruh SPPG yang telah beroperasi.
Menurutnya, setiap SPPG memiliki kondisi berbeda sehingga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan berbagai aspek operasional, termasuk tenaga kerja.
"Harus ada komunikasi dari pihak BGN dengan seluruh SPPG yang sudah jalan. Penyesuaian bertahap ini penting supaya kami dari pihak SPPG bisa menyelesaikan masalah operasional, misalnya terkait penyesuaian tenaga kerja," jelasnya.
Lebih lanjut, Faridha menilai apabila alokasi MBG untuk jenjang SMA dikurangi, jumlah penerima manfaat akan berkurang secara signifikan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia menyarankan agar program tetap dipertahankan di tingkat SMA dengan memperketat kriteria penerima, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Baca Juga: Belasan Dapur SPPG di Lotim Beroperasi tanpa SLHS
Ia menegaskan, yang terpenting adalah tata kelola program yang semakin tepat sasaran sehingga manfaatnya tetap dirasakan masyarakat tanpa mengganggu keberlangsungan operasional SPPG.
"Jangan sampai masalah di bagian atas berdampak merugikan ke bawah semua," pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa