LombokPost-Pemprov NTB memperkuat integrasi NTB Satu Data dengan pemerintah pusat. Saat ini, lebih dari 800 item data telah terintegrasi dan terhubung langsung dengan 10 kementerian.
“Ini sudah langsung terhubung,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, saat temu media usai peluncuran Dashboard Eksekutif Provinsi NTB di Mataram, Selasa (3/11).
Kegiatan ini dihadiri langsung Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier, karena pengembangan NTB Satu Data selama dua tahun terakhir mendapat dukungan Program SKALA melalui Pemerintah Australia.
Baca Juga: NTB dan Australia Perkuat Kolaborasi, Dorong Program Berdampak Nyata
Iqbal menegaskan, penguatan integrasi tersebut dilakukan selama dua tahun terakhir melalui pengembangan interoperability atau keterhubungan antarsistem.
Upaya ini memperluas sumber data yang sebelumnya hanya berasal dari lingkup pemerintah provinsi, kini juga terhubung dengan sumber data di tingkat pusat. “Ini menjadikan NTB Satu Data sebagai salah satu rumah data terlengkap di antara provinsi di Indonesia,” ujarnya.
Berdasarkan penilaian Bappenas, NTB juga berada pada peringkat tertinggi dalam hal keterhubungan data dengan pemerintah pusat. NTB Satu Data terangkum dalam Dashboard Eksekutif.
Platform tersebut menyajikan ringkasan data lintas sektor untuk membantu pimpinan daerah memantau perkembangan pembangunan dan menjadi bahan pengambilan keputusan.
Melalui dashboard tersebut, kepala daerah dapat memantau program pembangunan daerah berjalan. Seperti, perkembangan program Desa Berdaya, jumlah bantuan yang telah ditransfer, hingga progres pelaksanaannya.
Baca Juga: Pameran Kemitraan Australia–NTB, SIAP SIAGA Soroti Penguatan Ketangguhan Bencana
Informasi sektor kesehatan juga mulai dapat diakses, termasuk jenis penyakit yang paling banyak terjadi di masyarakat. Dengan kemudahan akses tersebut, Pemprov NTB menargetkan penyusunan kebijakan dan keputusan pembangunan semakin mengandalkan data terintegrasi.
“Jadi arah pengembangan sistem ini adalah membangun kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy,” tegasnya.
Dukungan tersebut mencakup penguatan metadata dan parameter data hingga sistem dapat dikembangkan seperti sekarang. Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Australia.
Ke depan, pengembangan sistem akan dilanjutkan ke tahap analisis data atau data science. Dengan begitu, data yang tersedia tidak hanya dikumpulkan dan disajikan, tetapi juga diolah untuk menghasilkan analisis yang dapat memperkuat dasar pengambilan kebijakan.
“Data ini bukan hanya bisa disajikan, tetapi juga bisa dilakukan analisis," ujarnya.
Meski demikian, pengembangan saat ini masih difokuskan pada pengumpulan dan integrasi data dari seluruh produsen data. Setelah tahap tersebut, Pemprov NTB akan memperkuat aspek keamanan dan verifikasi untuk meningkatkan akurasi data.
Integrasi seluruh sumber data menjadi langkah awal agar pemerintah dapat mengolah dan membandingkan informasi, termasuk melihat besaran margin of error di tingkat nasional maupun daerah.
Baca Juga: Dari Komitmen ke Aksi, NTB Perkuat Integrasi Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJMD
Selanjutnya, verifikasi dilakukan untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan kondisi di lapangan. “Sambil berjalan mengintegrasikan data, pada saat yang sama kita juga melakukan verifikasi,” terangnya.
Penguatan tata kelola NTB Satu Data telah mendapat apresiasi dari sejumlah lembaga pemerintah, di antaranya Kemendagri dan Bappenas hingga KPK, karena NTB dinilai aktif dalam penyusunan dan tata kelola satu data.
Pemprov NTB akan melanjutkan penguatan sistem, mulai dari integrasi, keamanan, verifikasi hingga analisis data agar pemanfaatannya semakin optimal dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.
“Ini tahap awal dari hasil kerja selama dua tahun, kita akan terus buat progres insya Allah,” pungkasnya.
Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier menyambut baik kerja sama pemerintah Australia dengan Pemprov NTB dalam pengembangan NTB Satu Data.
Menurut dia, ketersediaan data yang andal dan mutakhir menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat.
Baca Juga: NTB Satu Data Jadi Rujukan KPK Perkuat Pengelolaan Data
Brazier menyatakan, pemerintah Australia senang dapat mendukung pengembangan sistem data di NTB. Kerja sama tersebut juga diharapkan terus berlanjut ke depan, mengingat Australia dan NTB merupakan wilayah yang bertetangga.
“Setiap pemerintah yang ingin menerapkan kebijakan yang baik membutuhkan data yang andal dan mutakhir,” ujarnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Liputan