Dinilai Berisiko Tinggi, Pemprov NTB Perketat Pengawasan Program Desa Berdaya Transformatif

Yuyun Kutari • Dipublikasikan Selasa, 17 November 2026 | 05:05 WIB
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (dua dari kiri) menyerahkan buku tabungan kepada keluarga penerima manfaat, Program Desa Berdaya Transformatif, di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Mataram, beberapa waktu lalu. (BIRO UMUM DAN ADPIM SETDA NTB FOR LOMBOK POST)
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (dua dari kiri) menyerahkan buku tabungan kepada keluarga penerima manfaat, Program Desa Berdaya Transformatif, di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Mataram, beberapa waktu lalu. (BIRO UMUM DAN ADPIM SETDA NTB FOR LOMBOK POST)

LombokPost-Program Desa Berdaya Transformatif Pemprov NTB dengan anggaran Rp 36,11 miliar, mendapat sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB.

Tata kelola program bantuan modal usaha, bagi 5.162 penerima manfaat itu masuk kategori risiko tinggi. 

Sebagai respons, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan, bantuan modal usaha ini dirancang untuk mendorong keluarga miskin ekstrem memiliki sumber penghasilan sendiri.

Skemanya berbeda dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang membantu, memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi beban pengeluaran keluarga. 

“Kalau PKH itu kan bukan modal. Diberikan untuk bertahan hidup dan membantu mengurangi pengeluaran. Kalau Pemprov NTB memberikan modal usaha supaya mereka bergerak, punya usaha, dan keluar dari Desil 1,” bebernya, Senin (16/11).

Baca Juga: Salah Gunakan Bantuan Desa Berdaya Transformatif, Pencairan Tahap Berikutnya Distop

Menurut Nelly, program transformatif menyasar kepala keluarga (KK) yang berada dalam kategori miskin ekstrem atau Desil 1. Pemprov NTB berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjalankan usaha, sehingga keuntungan yang diperoleh bisa menambah penghasilan keluarga dan memenuhi kebutuhan dasar. 

“Kalau di dalam usahanya ada keuntungan, kemudian keuntungan itu untuk hidup. Itulah maksud program ini, bisa menambah biaya hidup sehingga kebutuhan paling dasar jadi teratasi,” tegasnya.

Penerima bantuan modal ini juga dimungkinkan merupakan keluarga yang mendapatkan PKH. Namun, Nelly kembali menegaskan, keduanya memiliki tujuan berbeda.

PKH membantu keluarga bertahan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan bantuan modal Pemprov NTB diharapkan menjadi jalan bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kondisi ekonominya. 

Baca Juga: Jangan Asal Belanja! Begini Cara Mengatur Modal Usaha Rp 15 Juta

Untuk memastikan usaha penerima manfaat dapat berjalan, Pemprov NTB menyiapkan tenaga pendamping yang akan mengawal penerima manfaat, selama dua tahun.

Pendampingan tersebut sekaligus memberikan pengetahuan mengenai proses menjalankan dan mengembangkan usaha, sehingga bantuan tidak berhenti pada pemberian modal. 

Pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Nelly menyebut sejumlah instansi dan mitra yang akan dilibatkan, mulai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, balai pelatihan, kementerian terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga mitra-mitra pembangunan. 

“Ini tidak mudah, betul, karena itu kita membutuhkan kerjasama Kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk mitra-mitra pembangunan," paparnya. 

Nelly mengibaratkan bantuan tersebut sebagai kail agar masyarakat mampu mencari penghasilan sendiri. Sehingga besarnya anggaran yang dialokasikan, dinilai sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan yang menyentuh banyak keluarga. 

“Kalau pengentasan kemiskinan memang harus besar (anggarannya, Red), karena kita akan menyentuh banyak masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga: Desa Kekeri Berdayakan Ekonomi Lewat Ternak Ayam

Untuk penanganan kemiskinan di tahun depan, Pemprov NTB telah merencanakan alokasi di APBD 2027 mencapai Rp 700 miliar lebih. 

Meski demikian, Nelly menyebut angka tersebut masih berubah, sebab APBD 2027 sedang dibahas lebih dalam bersama DPRD NTB, dan belum ditetapkan.

“Untuk besar atau tidaknya anggaran, nanti saja. Sebab, anggarannya masih dibahas dan belum ditetapkan,” tandasnya.

Kepala Dinsos PPPA NTB Ahmad Masyhuri menegaskan penerima manfaat tidak bisa menggunakan dana secara bebas, setelah uang masuk ke rekening.

Penarikan dana untuk belanja kebutuhan usaha harus mendapat persetujuan pendamping desa dan disesuaikan dengan RAB yang telah disusun.  

“Mereka hanya boleh menarik uang atas persetujuan pendamping desa, dan dasarnya adalah RAB,” tegasnya.  

Baca Juga: Inspektorat NTB Pelototi Penggunaan Dana Desa Berdaya

Pengawasan tersebut diterapkan agar bantuan benar-benar digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi sesuai tujuan program, bukan dialihkan untuk kebutuhan lain di luar rencana usaha. 

“Jangan sampai dana yang sudah disalurkan justru disalahgunakan untuk keperluan lain, seperti membayar utang atau biaya sekolah. Dana ini diperuntukkan bagi usaha,” jelasnya.

Editor : Redaksi Lombok Post
Sumber : Liputan
modal usaha dana Desil NTB Desa Berdaya Transformatif