LombokPost - Swasembada pangan biasa dibicarakan dari atas, lewat target, dokumen, dan angka-angka nasional yang megah. Tetapi swasembada tidak pernah lahir di ruang rapat.
Ia lahir di petak sawah yang basah sebelum subuh, di kandang yang berbau jerami, di tambak dan dermaga kecil tempat perahu pulang membawa hasil laut, di pasar tradisional yang ramai sejak pagi, dan di dapur rumah tangga yang menghitung harga beras hari ini. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), di titik-titik itulah fondasi swasembada Indonesia sesungguhnya berdiri.
Sebab pangan bukan semata urusan produksi. Pangan adalah urusan harga, daya beli, ketenangan rumah tangga, dan pada akhirnya kedaulatan ekonomi sebuah bangsa. Apa yang terjadi di dapur rakyat NTB tidak berhenti di NTB. Ia menyambung langsung ke meja makan nasional.
Simpul Produksi yang Nyata
Kekuatan pangan NTB bukan retorika. Badan Pusat Statistik mencatat produksi padi NTB sepanjang 2025 mencapai 1,71 juta ton gabah kering giling, melonjak 17,56 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,45 juta ton. Luas panen ikut melebar menjadi 322,90 ribu hektare, dan dari sana lahir 973,14 ribu ton beras untuk konsumsi penduduk, naik dengan persentase yang sama.
Momentum itu tidak berhenti. Potensi produksi padi NTB pada Triwulan I-2026 diperkirakan menembus 577,24 ribu ton GKG, hampir dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 313,58 ribu ton. Bahkan setelah seluruh kebutuhan beras penduduk terpenuhi, NTB masih menyisakan surplus yang ditaksir sekitar setengah juta ton. Inilah wajah sebuah daerah yang bukan sekadar lumbung lokal, melainkan penyangga pangan nasional yang sudah membuktikan diri.
Baca Juga: PLN NTB Tuntaskan Listrik untuk 18 Pompanisasi di Sumbawa, Perkuat Swasembada Pangan Nasional
Lebih dari Sekadar Komoditas
Yang dihasilkan NTB bukan hanya beras, jagung, daging, dan ikan. Yang dihasilkan adalah penghidupan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 22,9 persen Produk Domestik Regional Bruto NTB, menjadikannya salah satu tulang punggung ekonomi daerah.
Pada saat yang sama, sektor ini menampung ratusan ribu pekerja. Data ketenagakerjaan terakhir mencatat sekitar 587 ribu penduduk NTB menggantungkan hidup pada pertanian, belum termasuk pedagang, pengangkut, dan pengolah yang hidup dari rantai sesudahnya.
Baca Juga: Hadiri Panen Raya, Petani Optimistis Program Swasembada Pangan Presiden Prabowo Sukses
Maka memperkuat pangan NTB sama artinya dengan memperkuat fondasi sosial daerah. Petani yang menanam, nelayan yang melaut, dan peternak yang menjaga pasokan protein bukan pelaku pinggiran yang menunggu uluran bantuan. Mereka produsen strategis. Kebijakan pangan, dengan begitu, tidak pernah hanya soal ketersediaan beras atau ikan. Ia soal pekerjaan, pendapatan, dan stabilitas sosial.
Kuat di Hulu, Rapuh di Hilir
Di sinilah letak persoalan yang sebenarnya. Panen yang melimpah belum tentu berubah menjadi kesejahteraan. Justru saat panen raya datang, harga gabah kerap jatuh dan petani tertekan. Nelayan kehilangan sebagian nilai tangkapan karena rantai dingin dan tempat penyimpanan yang terbatas. Peternak terganjal biaya pakan, ongkos distribusi, dan akses pasar yang sempit.
Musuhnya bersifat struktural, bukan musiman: rantai pasok yang terlalu panjang, penanganan pascapanen yang lemah, logistik yang mahal, gudang dan cold storage yang minim, harga di tingkat produsen yang gampang bergejolak, serta nilai tambah yang belum digarap serius. Pangan tidak selesai di sawah atau di laut. Ia baru menjadi kekuatan ketika produsen lokal tidak dibiarkan perkasa di hulu tetapi tak berdaya di hilir.
Penjaga Stabilitas
Cara kita memandang produsen pangan NTB perlu digeser. Mereka penjaga pangan daerah yang memasok pasar, meredam gejolak harga, dan menopang swasembada nasional. Mendukung mereka bukan pengeluaran sosial, melainkan investasi bagi stabilitas ekonomi, baik di tingkat daerah maupun negara.
Di titik inilah kebijakan pemerintah daerah menemukan maknanya. Penguatan komoditas unggulan, peternakan, perikanan, hilirisasi pangan, distribusi, koperasi, dan pasar lokal layak diposisikan sebagai jembatan dari panen menuju pasar, yang melindungi produsen sekaligus konsumen. Hal yang sama berlaku bagi agenda pemerintah pusat.
Swasembada, ketahanan pangan, stabilisasi harga, cadangan pangan, pengendalian inflasi, hingga pemerataan pusat produksi ke luar Jawa akan jauh lebih kokoh bila daerah produsen seperti NTB ikut diperkuat. Swasembada nasional, pada akhirnya, bukan bangunan tunggal, melainkan arsitektur banyak daerah yang saling menopang. Indonesia yang tahan pangan tidak akan pernah dibangun dari satu pusat, tetapi dari jaringan simpul yang saling menguatkan.
Menjaga Dua Sisi Neraca
Pangan menghubungkan dapur konsumen dengan pendapatan produsen, dan keduanya harus dijaga bersamaan. Kabar baiknya, kesejahteraan produsen NTB sedang menguat. Nilai Tukar Petani NTB pada Mei 2026 menembus 130,44, naik 1,91 persen dalam sebulan dan berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 127,73. Yang membesarkan hati, seluruh subsektor utama berada di atas titik impas 100: tanaman pangan 119,50, peternakan 118,31, perikanan 109,53, dan hortikultura melesat hingga 240,49. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian pun naik ke 135,28. Angka-angka ini menunjukkan satu hal: ketika diberi ruang, produsen NTB bukan hanya bertahan, tetapi sejahtera.
Namun di sisi lain neraca, tekanan pada rumah tangga konsumen tidak boleh diabaikan. Inflasi tahunan NTB pada Mei 2026 tercatat 3,78 persen, lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 3,08 persen. Inilah ketegangan yang harus ditata, bukan diingkari: harga yang adil bagi produsen, harga yang terjangkau bagi konsumen. Stabilitas pangan bukan soal menekan harga serendah-rendahnya, melainkan menyeimbangkan ladang dan dapur dalam satu tarikan kebijakan.
Dari Panen Menuju Rantai Nilai
Karena itu agenda ke depan tidak boleh berhenti pada angka produksi. Produksi harus disambung dengan sistem yang lebih besar: penguatan pascapanen, pembangunan gudang dan cold storage, penguatan koperasi dan agregator pangan, pembiayaan produktif yang sesuai siklus tani, perbaikan distribusi dan keterbukaan informasi harga, hilirisasi, perluasan akses pasar, serta perlindungan harga di tingkat produsen. Swasembada tidak cukup ditebus dengan panen yang banyak. Ia menuntut sistem yang membuat pangan tersedia, produsen terlindungi, dan konsumen tidak terbebani.
Maka mendukung kebijakan pangan sejatinya bukan sekadar mendukung pemerintah. Itu berarti berdiri di belakang petani yang menanam, nelayan yang melaut, peternak yang menjaga pasokan protein, pedagang pasar yang menghubungkan barang, dan rumah tangga yang membutuhkan harga stabil. Pangan adalah kepentingan bersama, bukan urusan teknis satu dinas atau satu kementerian.
NTB punya modal pangan, produsen lokal yang tangguh, dan posisi strategis. Modal itu harus diperkuat dari hulu sampai hilir agar benar-benar menjadi bagian dari swasembada nasional. Dari sawah, tambak, kandang, dan laut NTB, swasembada pangan Indonesia ikut dibangun. Karena itu, memperkuat petani, nelayan, dan peternak NTB adalah bagian dari pekerjaan besar menjaga kedaulatan pangan bangsa. (*)
Editor : Redaksi Lombok Post Online