LombokPost- Persoalan pendidikan anak pesisir masih menjadi pekerjaan rumah besar di Provinsi NTB. Di tengah pertumbuhan pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi yang terus berkembang, masih terdapat sekitar 73 ribu anak NTB yang tidak sekolah atau putus sekolah. Kondisi ini menunjukkan pemerataan pendidikan anak pesisir dan kelompok rentan lainnya belum sepenuhnya terwujud.
Angka itu menjadi peringatan serius karena menyangkut kualitas sumber daya manusia NTB di masa depan. Persoalan pendidikan anak pesisir tidak hanya berkaitan dengan akses sekolah. Tetapi juga menyangkut kemiskinan, kualitas pembelajaran, hingga kesempatan belajar yang setara.
Kondisi itu terlihat di sejumlah kawasan seperti Jerowaru, Keruak, Sambelia, dan Pringgabaya di Lombok Timur. Di wilayah itu, banyak anak nelayan yang sejak pagi membantu orang tua menyiapkan jaring atau mengangkut hasil tangkapan sebelum berangkat sekolah. Tidak sedikit pula yang akhirnya memilih berhenti sekolah karena tekanan ekonomi keluarga.
Baca Juga: SPMB NTB Diperpanjang hingga 6 Juni, Sistem Lelet Bikin Pendaftar Terkendala
Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Sitti Hilyana mengatakan, pendidikan anak pesisir berada dalam situasi dilematis. Banyak orang tua memahami pentingnya pendidikan, tetapi kebutuhan ekonomi sehari-hari sering kali lebih mendesak.
“Banyak orang tua sebenarnya ingin anaknya sekolah lebih tinggi. Tetapi tekanan ekonomi membuat pendidikan sering kalah oleh kebutuhan harian,” ujarnya.
Menurut Prof Hilyana, kondisi itu menyebabkan pendidikan belum sepenuhnya dipandang sebagai jalan perubahan hidup. Sebagian keluarga masih melihat sekolah sebagai tahap sementara sebelum anak kembali membantu pekerjaan keluarga di sektor informal.
Baca Juga: Siswa SMPN 2 Mataram Raih Silver Award TIMO, Harumkan Nama Indonesia di Ajang Internasional
Kerentanan ekonomi menjadi faktor utama. Penghasilan nelayan yang tidak menentu membuat biaya seragam, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan belajar menjadi beban tambahan. Dalam kondisi tertentu, bekerja dianggap memberikan manfaat lebih cepat dibanding melanjutkan pendidikan.
Padahal, dampaknya sangat panjang. Ketika anak-anak kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan menengah, risiko munculnya tenaga kerja berupah rendah, pengangguran usia muda, dan kemiskinan antargenerasi menjadi semakin besar.
Selain persoalan ekonomi, pendidikan anak pesisir juga menghadapi tantangan kesenjangan kualitas belajar. Anak-anak di kawasan pesisir masih mengalami keterbatasan akses bacaan, ruang belajar yang nyaman, serta fasilitas digital yang belum merata. Di era pembelajaran berbasis teknologi, kondisi ini membuat kesenjangan pendidikan semakin lebar.
Baca Juga: Perda BPP NTB Ditarget Berlaku Juli, Sumbangan Sekolah Segera Punya Payung Hukum
Padahal, anak-anak pesisir memiliki modal sosial yang kuat. Mereka terbiasa bekerja keras, dekat dengan alam, serta tumbuh dalam budaya gotong royong dan solidaritas komunitas. Potensi itu seharusnya dapat menjadi fondasi penting dalam pengembangan pendidikan anak pesisir yang lebih relevan dan kontekstual.
Tantangan lain yang masih ditemukan yakni kemampuan literasi dan numerasi dasar yang belum optimal. Di sejumlah sekolah, masih terdapat siswa yang kesulitan memahami bacaan maupun menyelesaikan soal matematika dasar. Kondisi ini menunjukkan keberadaan sekolah saja belum cukup tanpa proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.
Guru menjadi garda terdepan dalam menghadapi tantangan ini. Mereka membutuhkan dukungan metode pembelajaran yang relevan dan peningkatan kompetensi, serta pendekatan yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan hidup siswa.
Baca Juga: Sekolah Adiwiyata SMAN 4 Mataram Konsisten Terapkan Zero Waste Selama Lima Tahun
Prof Hilyana menilai pendidikan anak pesisir seharusnya tidak memisahkan anak dari lingkungan kehidupannya. Laut dan kawasan pesisir justru dapat menjadi ruang belajar yang kaya. Mulai dari ekologi, kewirausahaan, teknologi kelautan dan perikanan, hingga isu perubahan iklim.
Dengan pendekatan yang lebih kontekstual, pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas. Tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir. Model pembelajaran seperti ini diyakini dapat meningkatkan relevansi pendidikan sekaligus memperkuat identitas generasi muda pesisir.
Namun, ketimpangan infrastruktur pendidikan masih menjadi tantangan besar. Sebagian sekolah telah memiliki akses internet dan laboratorium yang memadai, sementara sekolah lainnya masih menghadapi ruang kelas rusak, keterbatasan transportasi, serta minimnya sarana penunjang belajar.
Baca Juga: RKB SMPN 17 Mataram Ditarget Rampung Sebelum SPMB 2026, Tambah Kapasitas Belajar Siswa
Karena itu, penyelesaian persoalan pendidikan anak pesisir tidak bisa dilakukan secara sektoral. Upaya menekan angka anak tidak sekolah harus berjalan beriringan dengan pengentasan kemiskinan, perlindungan anak, peningkatan kesehatan keluarga, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
“Semua sektor harus bergerak dalam satu arah yang sama. Jika tidak, angka anak tidak sekolah hanya akan menjadi masalah yang berulang dari tahun ke tahun,” tegas Prof Hilyana.
Masa depan NTB tidak hanya ditentukan oleh kawasan perkotaan atau destinasi wisata. Masa depan daerah ini juga sedang dibangun di kampung-kampung nelayan dan rumah-rumah sederhana di tepi pantai. Jika pendidikan anak pesisir mampu hadir secara adil, berkualitas, dan bermakna, kawasan pesisir dapat menjadi tempat lahirnya generasi bahari NTB yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing.
Baca Juga: Karya Siswa SMAN 8 Mataram Didorong Masuk Hotel, Regenerasi Pelukis NTB Terjaga
Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan anak pesisir bukan sekadar diukur dari angka partisipasi sekolah. Lebih dari itu, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh sejauh mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan mengubah masa depannya.
Editor : Kimda Farida