Komisi IV DPRD NTB melakukan pengawasan ketat. Dewan mengingatkan jangan sampai pekerjaan molor hingga melebihi tahun anggaran 2025.
"Kita punya waktu 2 bulan. Kami pesimistis semua proyek fisik bisa tuntas tepat waktu," kata Anggota Komisi IV DPRD NTB Abdul Rahim, Senin (3/11).
Ia mencontohkan proyek infrastruktur jalan long segment ruas Lenangguar-Lunyuk di Kabupaten Sumbawa.
Proyek senilai Rp 19 miliar itu terus dikebut penyelesaiannya. Namun ironisnya, hingga kini progres pekerjaan yang digarap PT Amar Jaya Pratama (AJP) itu baru mencapai 30 persen.
Lambannya realisasi pekerjaan ini memantik sorotan tajam publik. "Tentu progres ini masih sangat minim. Apalagi kondisi cuaca yang rawan hujan begini," ujar Bram, sapaan karibnya.
Disampaikan, proyek dengan pagu Rp 19 miliar lebih itu merupakan poros vital yang menjadi urat nadi perekonomian wilayah selatan Kabupaten Sumbawa.
Proyek yang bersumber dari APBD NTB tahun anggaran 2025 diharapkan selesai tepat waktu agar manfaatnya segera bisa dirasakan masyarakat.
Ruas jalan Lenangguar-Lunyuk membentang sepanjang 60 kilometer. Jika infrastruktur ini tuntas akan memudahkan mobilitas masyarakat.
Bram menyampaikan sepanjang ruas jalan ini, tersebar di beberapa titik kondisinya cukup parah.
Padahal ruas jalan ini menjadi akses utama penghubung Sumbawa Besar dengan kecamatan-kecamatan meliputi Kecamatan Lunyuk, Lenangguar dan Kecamatan Moyohulu.
Ruas jalan ini bahkan tembus hingga perbatasan Kabupaten Sumbawa Barat. "Jadi kami sangat ingin agar jalan Lenangguar-Lunyuk bisa tuntas tepat waktu. Karena ini sangat dinanti masyarakat," tegas Bram.
Meski demikian, ia mengingatkan pekerjaan fisik berpotensi tidak maksimal karena kondisi cuaca. Sebab pada November-Desember biasanya sudah masuk musim hujan.
Sehingga dalam kondisi musim hujan itu tidak bagus untuk pekerjaan fisik konstruksi. "Jadi harus ada antisipasi agar pekerjaan infrastruktur ini menjadi maksimal," papar anggota dewan asal Sumbawa itu.
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB menyoroti masih minimnya serapan anggaran 2025. Hingga Oktober, tercatat serapan belanja baru mencapai 62,8 persen.
"Kami harap realisasi belanja itu diharapkan terus meningkat hingga akhir Desember," kata Ketua Banggar DPRD NTB H Muzihir.
Menurutnya, OPD bisa mengerek belanja dengan mengandalkan pekerjaan non lelang. Atau melalui penunjukan langsung (PL).
Sebab proyek yang dikerjakan melalui PL bisa segara langsung dikerjakan. "Misalnya saluran irigasi, jalan lingkungan yang kecil-kecil bisa lewat PL," ujar Muzihir.
Tetapi ia merasa pesimistis eksekutif mampu menuntaskan pekerjaan fisik dengan pagu anggaran besar melalui mekanisme lelang.
Hal ini akan sulit dikerjakan dengan sisa waktu yang mepet seperti saat ini. Sebab harus melalui proses lelang, masa sanggah dan lain-lain.
Sehingga membutuhkan waktu hingga tahap pekerjaan dimulai. "Harus ukur waktu. Kalau belum ditender, saya lebih baik menyarankan supaya tidak dikerjakan. Jika tetap dipaksakan namanya bunuh diri," tegas Muzihir.
Editor : Siti Aeny Maryam