LombokPost – Tim Panitia Seleksi (Pansel) telah merampungkan tahap interview dan menyerahkan 12 nama calon direksi PT Gerbang NTB Emas (GNE).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal akan memilih direksi definitif. Yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan.
"Tentu penetapan pejabat definitif sangat mendesak. Karena selama ini kan kewenangan sangat terbatas di bawah kepemimpinan Plt (pelaksana tugas, Red)," kata Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi, Jumat (20/2).
Terkait sosok direksi yang baru, Sambirang mendukung agar mekanisme rekrutmen berbasis meritokrasi. Karena itu sesuai dengan tagline dan semangat kinerja Gubernur Iqbal.
Sehingga DPRD berharap, mereka yang menduduki kursi direksi dan komisaris adalah figur yang betul-betul memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni dalam pengelolaan BUMD.
"Bukan orang yang dipilih berdasarkan pertimbangan kedekatan. Tapi betul-betul basisnya pada kemampuan dan profesionalitas. Ini sesuai dengan jargon meritokrasi Pak Gubernur," tegas Sambirang.
Diharapkan pada akhir Maret nanti, perusahaan daerah yang memproduksi beton itu sudah memiliki pengurus baru. Ini penting agar korporasi bisa bisa bekerja dengan maksimal.
"Sehingga manajemen yang baru nanti betul-betul bisa membawa GNE jauh lebih baik," ujarnya.
Ia berharap penyegaran maupun manajemen direksi periode 2026-2031 nanti akan membuat PT GNE semakin kompetitif dan produktif. Dan bisa lebih terasa dampaknya bukan hanya dalam menghasilkan dividen, tapi bisa menguatkan perekonomian masyarakat.
"BUMD kita tidak hanya mengharapkan menyetor dividen banyak, tapi juga bagaimana bisa berkontribusi aktif di dalam menggerakkan roda perekonomian di NTB," papar Sambirang.
Lebih jauh ia menekankan PT GNE untuk tidak asal melakukan ekspansi bisnis. BUMD itu harus fokus menggeluti produksi beton sebagai cire bisnis.
"Stop lakukan diversifikasi. Usaha yang tidak dikalkulasi dengan cermat hanya akan membuat rugi perusahaan," imbuhnya.
Berdasarkan hasil analisis, usaha produksi beton oleh PT GNE masih sangat menjanjikan. Selama setahun terakhir ini, BUMD itu hidup dari bisnis beton.
Mulai dari biaya operasional sehari-hari maupun urusan menggaji karyawan. Memang dilakukan langkah penghematan di sana sini untuk menekan biaya.
"Jangan asal melakukan ekspansi bisnis. Harus dihitung betul bagaimana prospek ke depan," pungkas politisi asal Sumbawa itu.
Sekretaris Komisi III DPRD NTB Raden Nuna Abriadi mengatakan gubernur harus meletakkan dasar meritokrasi dalam menentukan direksi BUMD.
Ia mengingatkan jangan sampai memilih direksi karena faktor kedekatan. Meskipun gubernur memiliki hak prerogatif.
"Saya harus sampaikan bahwa BUMD bukan tempat untuk memarkir timses (tim sukses). Gunakanlah parameter kualitas, kemampuan dan rekam jejak dalam menentukan direksi BUMD," ujar Nuna.
Apalagi kinerja PT GNE berada dalam sorotan tajam. Itu terkait kinerja perusahaan yang banyak menyisakan persoalan. Seperti utang ke pihak ketiga.
Beban utang tersebut membuat perusahaan ini tidak berada dalam kondisi sehat. "Makanya dulu kami pernah rekomendasikan agar PT GNE ini ditutup.
Tapi Pak Gubernur mungkin punya strategi lain dalam membenahi BUMD ini. Kita lihat hasilnya satu sampai dua tahun ke depan," pungkas Nuna.
Editor : Redaksi Lombok Post