LombokPost – Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar meluruskan rumor yang berkembang di publik bahwa anggaran bidang pendidikan dipotong untuk kepentingan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dikatakan, anggaran pendidikan memiliki ruang tersendiri dan tidak terganggu oleh program MBG yang saat ini sudah menjangkau 60 juta lebih penerima.
"Harus diluruskan bahwa anggaran pendidikan tidak terpengaruh sedikit pun. Jadi MBG ini bukan beban pendidikan," kata Muazzim Akbar, Jumat (20/2).
Ditegaskan, tidak ada pemangkasan dana bantuan operasional sekolah (BOS) maupun beasiswa prestasi kepada para pelajar.
Termasuk dengan penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjangkau siswa SD, SMP serta SMA sederajat. Termasuk juga lembaga pendidikan di lingkungan pesantren.
"Sehingga tidak ada program atau anggaran pendidikan yang dikurangi sedikitpun untuk program MBG," ujar Muazzim.
Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis pemerintah.
Ini untuk menyiapkan generasi masa depan yang sehat dan berdaya saing. Program ini, sambung dia, tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak usia sekolah.
Tapi juga menjadi bagian dari upaya besar membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
"MBG bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Termasuk juga di NTB. Makanya pendirian dapur MBG terus dilakukan di NTB," ujar politisi PAN itu.
Ia menekankan bahwa pemberian makanan bergizi adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat. Khususnya dalam menekan persoalan stunting.
Menurutnya, keberhasilan program ini juga tidak terlepas dari peran aktif kader dan tenaga kesehatan di lapangan.
"Makanan bergizi ini langkah nyata pemerintah untuk menciptakan SDM berkualitas. Program ini juga merupakan bagian dari strategi nasional untuk menekan angka stunting melalui pemenuhan gizi yang maksimal," pungkas anggota dewan dapil NTB 2 (Pulau Lombok) itu.
Sebelumnya, program MBG digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yang menggugat adalah Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) bersama tiga mahasiswa dan seorang guru honorer ke Mahkamah Konstitusi.
Para pemohon menggugat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Dalam postur APBN 2026, anggaran untuk MBG mencapai Rp 335 triliun. Sebanyak Rp 223 triliun dari dana tersebut diduga masuk dalam porsi anggaran pendidikan.
Editor : Redaksi Lombok Post