LombokPost – Gedung DPRD NTB yang dibakar demonstran pada Agustus 2025 sedang dirobohkan. Perobohan tersebut sebagai bagian dari tahapan persiapan pembangunan gedung baru kantor wakil rakyat itu.
Tampak dua unit alat berat diturunkan untuk menghancurkan bangunan tiga lantai itu. Sementara puluhan pekerja terlihat mengangkut dan membersihkan sisa-sisa material. Termasuk potongan besi dan bagian material lainnya.
Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra mengatakan perobohan dilakukan oleh pihak ketiga yang memenangkan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pembongkaran gedung akan dilakukan selama 30 hari sejak pertengahan April lalu.
Baca Juga: Gedung DPRD NTB Segera Dirobohkan, Pembangunan Ditarget Mulai September
"Setelah selesai pembongkaran pembangunan gedung akan dimulai dari tahap perencanaan teknis," kata Hendra, Selasa (28/4).
Disampaikan, pihaknya sudah mengikuti penandatanganan kontrak perencanaan teknis pembangunan Gedung DPRD NTB yang baru, Senin lalu (27/4).
Proses itu dilakukan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB. Tanda tangan kontrak dilakukan antara pihak BPPW dengan PT Aretas Wicaksana yang melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan CV Satria Konsultan selaku penyedia jasa perencanaan teknis.
Baca Juga: Kantor DPRD NTB Mulai Dirobohkan
"Ini menandai tahap akhir proses pengadaan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai," jelas Hendra.
Proses ini menjadi komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki sarana publik yang memiliki peran strategis dalam pelayanan masyarakat dan kegiatan pemerintahan. Termasuk perbaikan gedung DPRD NTB.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memuat Detail Engineering Design (DED). DED memuat kebutuhan teknis pembangunan gedung sebelum desain final ditetapkan. Mulai dari desain hingga jumlah ruangan yang akan disusun. "Kami berharap perencanaan teknis bisa dipercepat agar lelang fisik bisa segera dimulai," ujar Hendra.
Baca Juga: Kantor DPRD NTB Dibangun Tujuh Lantai, Pembangunan Ditarget Rampung November 2027
Nah, setelah perencanaan teknis tuntas, baru dilanjutkan dengan lelang pekerjaan fisik. Adapun pekerjaan fisik diharapkan September atau Oktober 2026. Sehingga diharapkan pada 2027 akhir, wakil rakyat sudah bisa memanfaatkan kantor DPRD NTB yang baru. "Perkiraan sekitar September atau Oktober 2026 mulai pembangunan fisik. Atau kemungkinan paling lambat Desember sudah dimulai," pungkas Hendra.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB mengatakan gedung DPRD NTB akan mengalami perombakan total. Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan NTB Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU, setiap anggota direncanakan memiliki ruang kerja sendiri.
Artinya, satu anggota menempati satu ruangan. Konsep dan desain ini mirip seperti anggota DPR RI di Senayan yang memiliki ruangan kerja khusus. "Desain ini sudah ditentukan oleh Kementerian PU. Jadi kita harapkan sesuai dengan aspirasi saat FGD itu," kata Sudirsah.
Baca Juga: Kantor DPRD NTB Dibangun Ulang 2026, Dirancang Setiap Anggota Punya Ruang Kerja Sendiri
Dalam FGD itu muncul berbagai usulan. Salah satunya yang diusulkan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda yang mengusulkan ruang khusus yang menampung aspirasi setiap kelompok masyarakat. Ini penting agar setiap unsur masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi bisa diterima secara representatif dan memadai.
DPRD juga menyarankan kantor DPRD NTB yang baru kelak memiliki ciri khas yang melekat pada fasad bangunan. Fasad gedung harus menggambarkan kekhasan corak adat dan budaya masyarakat Sasambo (Sasak, Samawa, Mbojo). Karena ini adalah tiga suku utama masyarakat NTB.
Editor : Akbar Sirinawa