LombokPost – Selama masa non tahapan, KPU NTB terus menggencarkan pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui program "Sekolah Demokrasi" penyelenggara pemilu itu memperkuat literasi politik dengan menyasar kelompok pemilih rentan.
Kegiatan terakhir digelar di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, dengan menggandeng KPU Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Momen itu dihadiri puluhan warga desa setempat pada Senin lalu (25/5).
"Kami ingin memastikan masyarakat khususnya kelompok rentan tetap memahami hak pilihnya dan terlibat aktif dalam setiap tahapan pemilu," kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU NTB Agus Hilman, Jumat (29/5).
Baca Juga: KPU NTB Ingatkan Status Kewarganegaraan, Pemuktahiran Data Pemilih NTB
Hilman menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh praktik politik uang maupun tekanan tertentu.
"Pemilih cerdas adalah pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan hati nurani dan pertimbangan rasional, bukan karena iming-iming uang atau tekanan tertentu," paparnya.
Ia mengingatkan ketika suara rakyat dipertukarkan dengan sejumlah uang, maka kualitas demokrasi akan semakin melemah. Kedaulatan rakyat dalam event pemilu atau pilkada akan kehilangan maknanya.
"Masyarakat punya kedaulatan penuh dalam memilih. Tapi ketika suara dibeli dengan uang, maka Demokrasi yang sehat sulit terwujud," cetus Hilman.
Baca Juga: KPU NTB Terus Update Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB Mastur menambahkan bahwa menjaga integritas pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara. Tapi juga menjadi kewajiban moral seluruh warga negara.
Diungkapkan, praktik politik uang masih menjadi tantangan serius dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada.
Padahal praktik tersebut bukan hanya melanggar aturan, tapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral yang hidup di tengah masyarakat.
"Pilihan politik masyarakat sangat menentukan arah pembangunan. Karena itu, suara rakyat harus dijaga agar tidak dipengaruhi kepentingan sesaat maupun iming-iming materi," tegasnya.
Baca Juga: Pemilu 2029 Dominasi Pemilih Muda, KPU Gencarkan Pendidikan Politik Berkelanjutan
Mastur juga menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam memberi pemahaman ke warga. Mulai dari kepala desa, kadus hingga tokoh masyarakat.
"Khususnya masyarakat kita yang termasuk dalam kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses informasi maupun kendala teknis saat menggunakan hak pilih di TPS," ujar Mastur.
KPU NTB juga terus meningkatkan kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda.
Itu dilakukan melalui kegiatan edukasi ke kalangan pelajar di sekolah-sekolah.
Para komisioner mendatangi SMA/SMK secara bergantian. Ini menjadi komitmen KPU dalam memberikan pendidikan politik dan menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini kepada pelajar.
Baca Juga: Kubu Nadirah Serahkan SK Pengurus DPW PBB NTB ke KPU
"Karena siswa ini kan calon pemilih pemula di 2029. Sehingga sekarang kita punya kepentingan untuk menyiapkan mereka sebagai pemilih cerdas," pungkas Mastur. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida