LombokPost-Pendapatan daerah Lombok Tengah dalam KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 dipastikan menurun.
apbda, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan.
“Secara umum dengan memperhatikan berbagai dinamika perkembangan perhitungan target pendapatan daerah, maka besaran target pendapatan daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp 2.813.094.718.788,00 menurun sebesar Rp 1.381.862.711,50 menjadi Rp 2.811.712.856.076,50 pada KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 ini,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah (Loteng) Ahmad Syamsul Hadi kepada wartawan, Jumat (8/8).
Penurunan target pendapatan tersebut telah disampaikan dalam sidang paripurna dan disepakati eksekutif serta legislatif pada Kamis (7/8).
Ia menjelaskan, penurunan itu berasal dari dua sumber utama, yakni Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Politisi NasDem ini merinci, Pendapatan Transfer berkurang sebesar Rp 38.771.868.916, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah turun Rp 13.200.806.707.
Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik sebesar Rp 50.537.712.911,50, namun peningkatan tersebut belum cukup menutup penurunan dari sumber lainnya.
Untuk belanja daerah, kata Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah ini, direncanakan naik sebesar Rp 129.009.240.432,26. Dari semula Rp 2.781.914.021.448 menjadi Rp 2.910.923.261.880,26.
Konsekuensinya, APBD Lombok Tengah mengalami defisit sebesar Rp 99.210.405.803,76.
Defisit tersebut akan ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2024 sebesar Rp 135.341.420.443,76, dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 36.131.014.640.
“Sehingga KUA-PPAS Perubahan APBD Lombok Tengah 2025 ditetapkan dalam posisi berimbang,” sebut Bang Memed, sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, APBD Lombok Tengah ke depan tidak hanya berbicara soal angka, tetapi bagaimana angka-angka tersebut bisa menjawab persoalan pembangunan daerah.
Banggar pun merekomendasikan agar pemerintah daerah memperhatikan isu-isu strategis.
Mulai dari kondisi penerangan jalan yang sebagian besar mati, persoalan sampah, penanganan jalur bypass bandara, hingga optimalisasi pengelolaan aset daerah.
“Dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah, pemerintah perlu memberikan dukungan lebih kuat kepada Sat Pol PP sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah. Khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi penarikan pajak dan retribusi daerah,” sarannya.
Terpisah, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyebut meski terjadi penurunan, ia optimistis target pendapatan daerah pada APBD 2025 bisa tercapai secara maksimal.
Ia menyampaikan, realisasi PAD dari pajak daerah sudah mencapai lebih dari 70 persen. Dari total target Rp 255,59 miliar, telah tercapai lebih dari Rp 155 miliar.
Capaian pajak ini, sebut bupati, berasal dari pajak makanan dan minuman, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak air dan tanah, retribusi parkir, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Ada juga pajak sarang burung walet, tapi beberapa tahun ini belum (meningkat, red) karena ini datang dan pergi,” kata bupati Pathul.
Orang nomor satu di Gumi Tatas Tuhu Trasna itu melihat capaian pajak PBB-P2 yang ditagih melalui kepala dusun sangat efektif.
“Apalagi ini baru pertengahan tahun, melihat sisa waktu hingga akhir tahun, target pajak Insyaallah tercapai, dan untuk mencapai ini kita inventarisasi sumber-sumber pajak yang lain,” beber bupati. (ewi/r7)
Editor : Kimda Farida