LombokPost-Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri memastikan pemerintah kabupaten tidak ikut membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2025.
Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menegaskan pemerintah siap berkolaborasi lewat promosi event balap internasional tersebut.
“Karena itu (hosting fee, red) sudah menjadi kewenangan dari MGPA ataupun ITDC, karena kita pemerintah belum ada yang seyogyanya memfasilitasi hosting fee ini,” ucap Bupati Pathul, Selasa (26/8).
Menurut bupati jika Pemprov NTB maupun 10 kabupaten/kota diwajibkan membayar hosting fee, maka hal itu harus dibahas bersama DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
Pemerintah tidak bisa memutuskan sendiri tanpa persetujuan wakil rakyat.
“Bagaimana kita mau siapkan anggarannya (bayar hosting fee, red), diskusi dengan mereka (DPRD, red) saja belum ada, sebab untuk bayar ini kan artinya pakai APBD,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembayaran hosting fee sebaiknya dilakukan melalui kerja sama antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Yang kerjasama seharusnya sesama badan usaha, agar sama-sama menguntungkan,” ucap politisi Gerindra ini.
Bupati Pathul menegaskan, meski pemerintah daerah tidak ikut membayar hosting fee, ada cara lain untuk berkolaborasi.
Salah satunya dengan gencar mempromosikan event tersebut. Pada tahun sebelumnya, pegawai pemerintah juga ikut membeli tiket MotoGP.
“Kalau rencana tahun ini (pegawai beli tiket MotoGP, red) belum kita diskusikan kembali,” terangnya.
Terpisah, Chairman MotoGP Mandalika 2025 Troy Reza Warokka menegaskan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan semua pihak.
Pembayaran hosting fee tahun ini dipastikan tidak menjadi kendala berarti. Besarannya pun telah diperhitungkan oleh pemerintah bersama Dorna Sports.
“Tentu hal ini butuh proses, namun yang jelas pemerintah pusat dan daerah bersama ITDC berkomitmen mendukung kesuksesan MotoGP Mandalika 2025,” katanya.
Editor : Kimda Farida