LombokPost-Dinas Kesehatan Lombok Tengah menekankan pentingnya kehigienitasan paket makanan, dapur hingga petugas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini untuk mencegah terulangnya insiden paket MBG yang tidak layak konsumsi.
“Tentu kita tetap awasi dapur-dapur MBG hingga petugasnya, agar tidak lagi terjadi insiden keracunan, hingga kualitas makanan yang buruk justru diberikan kepada para siswa, sebab kandungan gizi yang harus diterima anak-anak wajib sesuai,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah dr Suardi kepada Lombok Post, Selasa (2/9).
Diinas Kesehatan berperan memantau kesehatan siswa sebagai penerima MBG.
Dinas Kesehatan juga mengawasi petugas pengelola dapur dari segi higienitas dan kesehatan makanan sebelum disajikan.
“Ada beberapa kita sudah turun bersama Kodim, kita berpesan pada pengelola untuk betul-betul memilih bahan baku yang sehat, pengolahan, penyajian hingga sampai di meja anak-anak terjamin bagus dan bergizi,” paparnya.
Ia mengakui, pemantauan belum rutin dilakukan karena masih banyak kecamatan yang belum memiliki dapur MBG.
Jika jumlah dapur bertambah, petugas Puskesmas akan dilibatkan untuk memantau langsung.
Menanggapi kritik bahwa tidak ada tindakan tegas saat insiden paket MBG tidak layak konsumsi, Suardi menegaskan dinas tidak bisa langsung menutup dapur.
Ada tahapan yang harus dilalui, mulai dari peringatan hingga meminta komitmen pengelola untuk memperbaiki kualitas.
“Tenaga pengelola dapur wajib pakai APD (alat pelindung diri), dapur tidak bisa dimasuki sembarangan orang, bahan baku dipastikan bersih, sesuai baku mutu, jika ada hal yang meragukan bisa hubungi Dikes,” kata pria asal Lotim ini.
Dinas Kesehatan berkomitmen melakukan upaya preventif dengan melibatkan pihak berkompeten. Jika pengelola mengabaikan saran dan standar, Dikes tidak segan menutup dapur MBG.
“Kasus keracunan di Pringgarata tempo hari karena kita sudah berikan pemahaman, apa yang harus dilakukan, pengelolanya mau ikuti saran dan standar, Insyaallah tidak terjadi lagi keracunan paket MBG,” terangnya.
Seperti diketahui, dalam unjuk rasa mahasiswa di kantor DPRD Lombok Tengah, Senin (1/9), evaluasi kasus paket MBG menjadi salah satu tuntutan, selain belum meratanya distribusi paket ke pelosok.
Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdan menuturkan, pihaknya turut memantau program pemerintah pusat ini.
Terlebih jika ada pengelola dapur yang tidak menjalankan program sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Sebab pencabutan izin operasional dapur MBG berada di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kita akan evaluasi bersama, kalau kemudian ada pemilik dapur yang tidak sesuai standar gizi, maka kita akan usulkan izin mereka dicabut,” tegasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam