LombokPost-Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus kembali mengencangkan ikat pinggang. Tahun 2026, daerah ini mengalami efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 383 miliar, dan berpotensi membengkak hingga lebih dari Rp 400 miliar.
Kondisi ini menjadi sorotan serius dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (28/10).
Pertemuan fokus membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, terutama arah kebijakan umum APBD dan proyeksi pendapatan daerah.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi mengatakan, pembahasan dilakukan secara hati-hati karena efisiensi tersebut berdampak langsung pada ruang fiskal daerah.
“Belanja pegawai kita saja sudah Rp 1,3 triliun dan berpotensi naik, karena ada PPPK penuh waktu dan paro waktu,” jelasnya.
Menurutnya, efisiensi besar ini memaksa TAPD dan Banggar memeriksa kembali setiap pos anggaran.
“Kita harus tahu mana yang bisa dipertahankan dan mana yang harus ditekan. Tapi program prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tetap harus jalan,” tegasnya.
Dampaknya, sejumlah kegiatan dewan seperti perjalanan dinas, bimbingan teknis, monitoring evaluasi, dan rapat di hotel dipastikan terpangkas. Hanya anggaran reses tiga kali setahun yang tetap dipertahankan.
“Sekitar Rp 15 miliar anggaran dewan untuk kegiatan itu hilang. Tahun depan, dewan kerja rutin di kantor saja,” ungkap Ahmad.
Meski begitu, ia memastikan efisiensi tidak menurunkan semangat kerja anggota dewan.
“Selama tujuannya untuk masyarakat, tidak masalah. Justru dewan akan lebih sering ditemui di kantor,” ujarnya.
Sementara itu, pantauan Lombok Post di kantor DPRD Loteng menunjukkan sembilan ruang alat kelengkapan dewan sedang direnovasi. Ahmad menegaskan, renovasi itu tidak berkaitan dengan efisiensi anggaran 2026.
“Ini program 2025 yang sudah berjalan. Anggaran per ruang sekitar Rp 80-100 juta, total perawatan kantor dewan Rp 1,8 miliar per tahun,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Bapperida Lombok Tengah Lalu Wiranata mengungkapkan bahwa alokasi transfer pusat turun dari Rp 2,23 triliun pada 2025 menjadi Rp 1,85 triliun pada 2026, atau menurun 17,1 persen.
Penurunan ini mempersempit ruang fiskal, terutama untuk belanja modal dan program prioritas seperti jalan, jembatan, irigasi, dan ketahanan pangan.
“Pengurangan ini juga berimplikasi langsung terhadap pencapaian target RPJMD,” tandasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam