LombokPost-Pemkab Lombok Tengah dihadapkan pada tantangan menekan kemiskinan ekstrem dan stunting di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Tekanan efisiensi APBD dan tingginya belanja pegawai menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan program prioritas.
Hingga saat ini, persentase belanja pegawai di Lombok Tengah masih di atas 39 persen. Kondisi ini menjadi beban tersendiri.
Pemerintah pusat menetapkan batas maksimal belanja pegawai 30 persen pada akhir tahun 2027. Kondisi ini makin terasa saat kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) terus mengalami penyesuaian yang menuntut efisiensi.
Wakil Bupati Lombok Tengah M Nursiah tidak menampik peringatan dari pemerintah pusat. Ketentuan ini menjadi acuan Pemkab Loteng untuk menekan belanja daerah. Namun, Nursiah meyakini kondisi belanja pegawai masih aman.
“Itu yang kita lihat, semoga tetap aman,” cetus wabup, Kamis (9/4).
Pemkab Lombok Tengah memanfaatkan usulan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kabupaten beberapa waktu lalu. Pemkab akan memilah usulan yang bisa dituntaskan melalui program pemerintah pusat.
Baca Juga: Musrenbang RKPD 2027, DPRD Lombok Tengah Serap 2.942 Usulan Warga
“Musrenbang kemarin banyak yang usulkan perbaikan jalan, kita sudah sampaikan (perbaikan) terkendala pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pusat. Namun jangan lupa, kita punya peluang untuk merebut program-program pusat,” kata Nursiah.
Kata wabup, peluang itu bisa dari inpres jalan, inpres sekolah, inpres kesehatan dan sebagainya. Pemkab tidak akan berdiam diri. Tim yang sudah terbentuk akan rutin ke pemerintah pusat.
“Syaratnya kita pun harus menjelaskan kondisi daerah dalam bentuk proposal,” kata wabup.
Persoalan stunting dan kemiskinan juga menjadi pembahasan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda saat bersilaturahmi dengan Pemkab Lombok Tengah. Kedatangannya terkait LKPJ NTB yang telah disampaikan Gubernur NTB beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Ding Yuxi Bintangi Drama Thriller Republik China Southern Anecdote, Siap Tayang di iQIYI
“Kata Pak Gubernur kan tingkat kemiskinan kita menurun, angka stunting turun, harapan hidup masyarakat tinggi, salah satu contohnya di Lombok Tengah,” singkatnya.
Asisten Ekonomi Setda Lombok Tengah Lalu Muliawan mengatakan, kunjungan Ketua DPRD NTB itu membahas stunting dan kemiskinan. Lombok Tengah dinilai mengalami penurunan signifikan pada dua indikator tersebut. Penurunan ini diharapkan terus berlanjut.
“Stunting kita yang 9,81 persen ini ternyata paling dua terbesar penurunannya di NTB, kemiskinan juga menurun dan berada di bawah 10 persen,” jelasnya.
Editor : Akbar Sirinawa