LombokPost--Potensi sebagai lumbung gula nasional terancam jadi angan-angan.
Seluas 7.523 hektare lahan tebu yang ditetapkan sebagai kawasan strategis justru mangkrak, tertimbun fokus pembangunan pariwisata dan minimnya dukungan anggaran.
Di tengah impor gula yang tak terbendung, lahan subur peninggalan letusan Gunung Tambora itu hanya jadi penonton.
----------------
Data Bappeda NTB menunjukkan total potensi lahan tebu di Dompu mencapai 10.873 hektare.
Namun, realisasi penanaman baru mencapai 3.350 hektare yang tersebar di tiga kecamatan: Pekat, Kempo, dan Manggelewa.
Artinya, masih ada sekitar 69 persen atau setara 7.523 hektare lahan yang menganggur.
Kondisi ini dinilai ironis di tengah kebutuhan gula nasional yang terus meningkat dan impor gula besar-besaran yang dilakukan pemerintah.
Beberapa pihak menduga, fenomena ini juga tidak terlepas dari fokus kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah di NTB yang lebih banyak tertumpu pada sektor pariwisata, seperti pengembangan Mandalika dan destinasi lainnya, ketimbang menguatkan sektor pertanian berbasis lahan kering.
"Kalau kita bicara anggaran dari pemerintah Provinsi NTB selama ini belum pernah ada yang kita alokasikan ke sana (pengembangan tebu Dompu)," tutur Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Muhammad Riadi, saat dikonfirmasi.
Riadi mengakui, bantuan untuk petani tebu selama ini lebih banyak bersumber dari APBN, seperti bantuan bibit pada tahun 2012, 2022, dan 2023.
Sementara, tebu belum termasuk komoditas yang mendapat alokasi pupuk subsidi, yang saat ini masih terbatas untuk padi dan jagung.
Di sisi lain, Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu Muhammad Adha, menyatakan komitmen pemkab Dompu untuk mendorong pengembangan komoditas ini.
"Kita tidak lagi bicara rencana. Tebu kini sudah bergerak maju, dan pemkab siap memastikan komoditas ini memberi dampak besar bagi masyarakat," tegas Adha.
Namun, komitmen daerah perlu didukung kebijakan dan anggaran yang memadai dari pusat. Pakar pertanian Universitas Mataram (Unram), Dr Anas Zaini, menilai pengembangan tebu rakyat memerlukan intervensi pemerintah melalui regulasi, seperti Peraturan Bupati, untuk menjamin kesejahteraan petani dan keberlangsungan pabrik.
"Kalau pengelolaan tebu diserahkan ke mekanisme pasar tentu tidak akan mampu menciptakan kemajuan. Alasannya karena pabrik sudah memiliki cara lain untuk bisa memanfaatkan kapasitas produksinya dengan memanfaatkan raw sugar (gula setengah jadi) impor tanpa harus bergantung dengan hasil tebu petani lokal," papar Anas.
Persoalan klasik juga menghantui petani di lapangan, mulai dari status lahan yang belum jelas, keterbatasan akses jalan produksi, hingga keraguan beralih dari jagung ke tebu karena risiko dan ketiadaan insentif.
Padahal, menurut beberapa petani, tebu justru lebih menguntungkan karena memiliki pasar pasti dari pabrik dan sistem ratoon (sekali tanam, beberapa kali panen).
Untuk memenuhi kapasitas pabrik yang menargetkan panen 300.000 metrik ton tebu, setara dengan 4.300 hektare lahan, PT SMS saat ini masih sangat bergantung pada pasokan dari petani lokal yang baru memenuhi sekitar 20-30 persen kebutuhan bahan baku.
Kekurangan itu berpotensi ditutupi dengan mendatangkan raw sugar dari luar.
Sementara itu, upaya diversifikasi tanaman dari jagung ke tebu dinilai sebagai strategi penting untuk ketahanan ekonomi petani dan mengurangi kerentanan akibat fluktuasi harga jagung.
Dr Iwan Harsono, ahli ekonomi regional Unram menilai, komoditas tebu sebenarnya sangat layak dimasukkan dalam RPJMD 2025–2030 sebagai strategi diversifikasi sektor unggulan.
Dengan industrialisasi lokal, tebu bisa menjadi mesin penggerak PDRB Dompu. Bahkan bisa menjadikan Dompu sebagai pusat agroindustri gula di kawasan timur Indonesia.
Ironisnya, niat baik itu terhambat oleh realitas politik lokal. Fokus pembangunan masih condong pada jagung yang dianggap lebih “aman” secara politik.
Dalam sejumlah analisis, pengusaha jagung disebut-sebut berada dalam lingkaran kekuasaan, sehingga pengembangan tebu tak mendapatkan porsi perhatian yang setara.
Iwan menyebut ini sebagai “bias sektor” dalam politik pembangunan daerah.
Baca Juga: Shin Tae-yong Siap Pensiun jika Tuduhan Kekerasan Terbukti, Singgung Pentingnya Klarifikasi
“Sektor dominan seperti jagung mendapat porsi anggaran, regulasi, dan kelembagaan yang besar. Akibatnya, komoditas lain seperti tebu tersisih meskipun potensial,” ujarnya.
Jika Dompu benar-benar ingin keluar dari bayang-bayang jagung dan membuka lembar baru sebagai sentra gula, maka beberapa langkah strategis perlu segera dilakukan.
Memasukkan tebu dalam RPJMD Dompu dan RPJMD NTB sebagai komoditas prioritas, membentuk task force pengembangan industri gula daerah. Kemudian memberikan subsidi dan pelatihan teknis kepada petani mitra dan meningkatkan koordinasi antara Pemkab, Pemprov, dan pusat.
Editor : Kimda Farida