Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Diduga Politisasi Dana CSR, APMLT Geruduk Kantor BNI Selong

Supardi/Bapak Qila • Kamis, 6 Juni 2024 | 19:11 WIB
DEMO: Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur (APMLT) saat melakukan aksi di depan kantor Bank BNI Selong, Kamis (6/6). (Supardi/Lombok Post)
DEMO: Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur (APMLT) saat melakukan aksi di depan kantor Bank BNI Selong, Kamis (6/6). (Supardi/Lombok Post)

LombokPost--Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur (APMLT) menggedor kantor Bank BNI Cabang Selong, Kamis (6/6).

Aksi ini terjadi karena pihak Bank BNI dituding melakukan politisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR)nya. 

”Pengkhianat yang di dalam ini lebih mementingkan kepentingan politisi dari pada masyarakat di Lotim,” ujar kordinator lapangan aksi Rohman Rofiqi.

Dalam aksi tersebut massa aksi meminta pemerintah untuk mencabut izin Bank BNI se Lombok.

Mereka juga meminta masyarakat agar tidak percaya dan tidak lagi menabung di bank yang mempolitisasi CSR yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat.

Menurutnya, dana CSR Bank BNI tidak seharusnya dijadikan alat politik salah satu calon tertentu yang akan maju pada Pilkada mendatang.

Untuk itu mereka meminta agar bank  BNI digusur saja dari Lombok, khususnya Lotim.

"Kenapa dana CSR BNI tidak disalurkan ke masyarakat. Tapi malah diserahkan kepada seorang politikus. Tidak sepantasnya dana CSR dijadikan alat politik pihak tertentu,” tandasnya.

Aksi tersebut sempat memanas.

Massa dan aparat kepolisian dibantu Satpol PP saling dorong.

Di depan kantor bank, peserta aksi membakar ban bekas sebagai bentuk protes.

Sementara itu, Pimpinan Cabang BNI Mataram Richard Dahlan kepada awak media membantah apa yang disampaikan oleh massa.

Dana CSR Bank BNI telah disalurkan  sesuai regulasi dan jauh dari politik. 

”Kami tidak ada penyelewengan untuk kepentingan politik, suku, ras, agama ataupun lainnya,” ujarnya.

 Berbagai proposal permintaan bantuan juga telah di cairkan.

Namun diakui beberapa proposal tidak bisa dicairkan, sehingga hal itulah yang dipermasalahkan oleh massa aksi.

"Tapi kami tetap apresiasi apa yang menjadi tuntutan dari masa aksi," tandasnya. (Par)

 

Editor : Kimda Farida
#Lombok Timur #BNI