Lombokpost–Perusahaan Daerah PT Energi Selaparang mengakui stok Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk nelayan di Lombok Timur (Lotim) masih sangat kurang sehingga belum bisa mengakomodasi seluruh nelayan.
Kondisi ini terjadi karena selama 10 tahun terakhir tidak ada penambahan kuota BBM untuk Lotim.
“Memang kondisi BBM kita saat ini masih kurang. Karena selama ini belum ada penambahan kuota lagi untuk kita,” terang Direktur PT Energi Selaparang Joyo Supeno kepada Lombok Post, Jumat (17/10).
Joyo menyebut, kuota BBM subsidi jenis Pertalite saat ini hanya 240 kiloliter (KL) per bulan.
Sementara jenis solar hanya 72 KL untuk dua SPBUN, yakni di Labuan Haji dan Tanjung Luar.
Dari kuota tersebut, hanya mampu mengakomodasi 112 kelompok nelayan dengan rata-rata 15 anggota per kelompok.
Dengan jumlah ini, kebutuhan seluruh nelayan di Lotim belum bisa terpenuhi.
“Masih banyak nelayan yang belum bisa kita penuhi kebutuhan BBM mereka, karena kuota kita memang terbatas,” katanya.
Selain keterbatasan kuota, belum terakomodasinya semua nelayan juga disebabkan regulasi Pertamina yang semakin ketat.
Jika sebelumnya nelayan bisa membeli BBM di SPBU menggunakan barcode, kini mereka tidak lagi bisa membeli di SPBU dan harus kembali membeli di SPBUN.
Baca Juga: BBM Pertamina dengan Etanol 3,5 Persen Ditolak SPBU Swasta, Bahlil: Masih Sesuai Standar Lemigas!
Kendati demikian, pihaknya telah mengajukan permohonan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas agar dapat mengakomodasi seluruh nelayan di Lotim yang belum mendapatkan BBM subsidi.
“Kita tidak mengajukan angka, tapi nanti penambahan ini akan dilihat dari kebutuhan masing-masing nelayan. Dan akan diukur berapa daya serapnya. Kemudian nanti BPH Migas akan memberikan rekomendasi kepada Pertamina, berapa penambahan kuota yang diberikan,” katanya.
Joyo berharap tambahan kuota yang diberikan nantinya dapat memenuhi kebutuhan semua nelayan di Lotim.
Adapun persyaratan pembelian BBM subsidi seperti barcode dan lainnya merupakan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan.
Pihaknya hanya menyalurkan BBM kepada nelayan yang sudah memenuhi syarat dan memiliki rekomendasi dari Dinas Kelautan agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
“Kita hanya tugasnya menjual, kalau masalah persyaratan itu di Dinas Kelautan. Nanti di surat rekomendasi itu ada batasan pembelian yang diberikan. Tergantung dari kebutuhan masing-masing, karena ada nelayan yang hanya menggunakan satu mesin dan ada dua mesin, jadi kebutuhannya berbeda-beda,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (LPSDN) Lotim Amin Abdullah menyampaikan, nelayan di Lotim mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun solar.
“Di samping kuotanya sedikit, untuk mendapatkannya juga susah, baik Pertalite maupun solar,” ujarnya. (par/r7)