LombokPost-Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMD) Lombok Utara mengapresiasi desa-desa yang mengalokasi anggaran dana desa untuk menangani stunting di 43 desa.
”Kalau dikalkulasikan dari desa-desa itu bisa mencapai Rp 10 miliar membantu pemkab tangani stunting,” kata Kepala DP2KBPMD Lombok Utara Malasiswadi pada Lombok Post.
Mala menjelaskan, tahun 2024 ini ditargetkan penurunan stunting 14 persen.
Kegiatan dalam menangani stunting ini terus dikoordinasikan intens lagi tahun ini.
”Target tadi dari jumlah keluarga yang beresiko stunting. Inilah yang menjadi target anak di Lombok Utara, turun angka stuntingnya di tahun 2024 ini,” ujarnya.
Penurunan stunting memang terlihat beberapa tahun ini lajunya cukup bagus dan signifikan. Dari tahun 2022 angkanya 35 persen, tahun 2023 bisa mencapai 18 persen.
”Sedangkan per Februari 2024 sudah diangka 17 persen,” terangnya.
Menurut Mala, anggaran untuk stunting memang terbatas, Namun dialokasikan dari beberapa program pendukungnya.
Diantaranya program KB, pemberdayaan masyarakat yang kemudian integrasikan dengan program lainnya yang mendukung penurunan stunting.
”Sehingga outputnya penurunan stunting bisa tercapai,” cetusnya.
Lebih lanjut, Mala mengatakan ada 17 ribu anak beresiko stunting tahun 2023 lalu.
Ini yang coba didampingi, dimana setiap keluarga 590 pendamping keluarga di desa yang ditugaskan untuk mendampingi keluarga beresiko stunting.
”Kami berusaha identifikasi sejak awal kasus stunting ini sesuai dengan by name by address untuk melakukan pendampingan. Saat ini penguatan kelembagaannya seperti posyandu, koordinasi dinas terkait, kesehatan dan lainnya,” tuturnya.
Sementara itu, Perwakilan TNI AD Letjen TNI Hilman Hadi mengatakan dalam menangani stunting kuncinya pada pola hidup keluarga. Inilah yang harus dijaga sehingga kedepannya berdampak juga kepada pertumbuhan anak di keluarga tersebut. ”Pola hidup sehat harus menjadi perhatian saat ini,” pungkasnya. (nur/r12)
Editor : Kimda Farida