Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

DPRD Dorong Kenaikan Gaji Guru Honorer Lombok Utara

Habibul Adnan • Sabtu, 27 Juni 2026 | 11:11 WIB
Hakamah
Hakamah

LombokPost – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendesak Pemda meningkatkan kesejahteraan para guru honorer. Pasalnya, sejauh ini gaji mereka masih jauh dari kata layak.

Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami para tenaga pendidik.

Menurutnya, besaran honor yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja mereka. “Gajinya Rp 250 ribu per bulan," ujarnya.

Menurut Hakamah, meningkatkan kesejahteraan guru merupakan bentuk penghargaan atas jasa mereka dalam mencetak sumber daya manusia.

Karena itu, dia mendorong adanya kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif agar kebijakan kenaikan honor segera direalisasikan.

Meski demikian, Hakamah mengakui ruang fiskal daerah masih menghadapi tantangan.

Baca Juga: Pemda KLU Raih Progres Tertinggi Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Salah satunya berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Di situ mengharuskan belanja pegawai ditekan hingga maksimal 30 persen dari APBD pada tahun depan.

Saat ini, porsi belanja pegawai di KLU masih berada di kisaran 39 persen. “Tentu pemerintah juga harus mencari solusi,” katanya.

Keterbatasan anggaran tidak boleh jadi alasan mengabaikan kesejahteraan guru. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pariwisata, agar tersedia ruang anggaran untuk menaikkan honor para guru.

Baca Juga: Nestapa Peternak Madu Trigona Lombok Utara, Mimpi Ekspor 50 Ton ke Dubai Buyar Diterjang Perang Timur Tengah

Hakamah mencontohkan potensi PAD dari kawasan Tiga Gili yang dinilai masih belum tergarap maksimal.

"Dari Gili saja sebenarnya bisa sampai Rp500 miliar per tahun. Tapi saat ini kan bocor," katanya.

Ini yang menyebabkan penerimaan tidak sesuai potensi. Jika sumber pendapatan tersebut bisa dioptimalkan, dia yakin akan mampu memberikan kesejahteraan kepada para guru.

Hakamah menambahkan, DPRD melalui Komisi III telah beberapa kali mendorong pembahasan kenaikan honor guru. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan kepala daerah.

“Pemda harus bijak, bagaimana caranya agar bisa menaikkan gaji guru-guru kita,” pungkasnya.

Editor : Kimda Farida
#hakamah #wakil ketua dprd #guru honerer #honorer Lombok Utara #DPRD Lombok Utara