LombokPost – Distribusi air bersih untuk masyarakat Gili Meno terancam terhenti mulai Agustus 2026.
Anggaran yang dimiliki diperkirakan hanya cukup membiayai penyaluran air hingga akhir Juli.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) M. Zaldy Rahadian mengatakan, realisasi pendistribusian sejauh ini sudah mencapai 80 trip atau sekitar 66,6 persen. Di mana total pagu anggaran yang disediakan Rp 200 juta.
Dengan anggaran sebesar itu, pendistribusian bisa dilakukan sebanyak 120 trip. "Selama dua bulan terakhir, yakni Mei hingga Juni, BPBD rata-rata mendistribusikan 40 trip air bersih setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan warga Gili Meno," kata Zaldy.
Dia memperkirakan, sisa 40 trip hanya cukup sampai bulan Juli. Artinya, untuk bulan berikutnya sudah tidak bisa distribusi air.
"Mulai Agustus, September, dan Oktober sudah tidak ada anggaran yang bisa dieksekusi," ujarnya.
Baca Juga: Bantuan Sosial di Lombok Utara Sasar 560 Lansia dan Disabilitas
Menurut Zaldy, keterbatasan anggaran tahun ini cukup signifikan. Jika pada 2025 alokasi distribusi air bersih melalui Dinas PUPR mencapai Rp 700 juta, tahun ini BPBD hanya mengelola anggaran Rp 200 juta.
Kondisi tersebut, tambahnya, menjadi perhatian serius. Apalagi prediksi BMKG menyebutkan potensi El Nino ekstrem terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026.
"Saat kebutuhan air bersih meningkat, justru anggaran distribusi sudah habis," katanya.
Zaldy menegaskan, distribusi air bersih yang dilakukan BPBD sepenuhnya diprioritaskan bagi kebutuhan masyarakat.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari bantuan sosial sehingga tidak dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan sektor usaha, termasuk perhotelan.
Diakuinya, sejumlah pelaku usaha wisata di Gili Meno sempat mengajukan permintaan distribusi air kepada BPBD.
Baca Juga: Gedung Baru BPBD KLU Mulai Dilelang, Ditarget Rampung Desember
Namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi. "Karena ini bantuan sosial," tegasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan sektor pariwisata, BPBD mengarahkan para pengusaha berkoordinasi dengan PDAM Amerta Dayan Gunung.
"Soal teknis distribusi, harga maupun volumenya bisa dibicarakan," imbuhnya.
Anggota DPRD KLU Ardianto meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah antisipasi.
Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Baca Juga: Pemda KLU Usulkan 95 Formasi CPNS Tahun Ini
Penggunaan BTT harus dilakukan jika memang kebutuhannya mendesak. Tetapi yang tidak kalah penting adalah langkah-langkah percepatan penyelesaian persoalan air bersih secara permanen.
Ardianto mengingatkan, pola distribusi air bersifat solusi sementara. Sehingga itu tidak dapat menjadi jawaban jangka panjang dalam mengatasi persoalan krisis air di kawasan Tiga Gili.
Editor : Prihadi Zoldic