LombokPost - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram mengusulkan penerapan bahasa Sasak standar yang nantinya dapat diterapkan secara terstruktur dalam kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata dalam melestarikan kebudayaan lokal sekaligus memperkuat identitas suku Sasak di tengah arus modernisasi.
“Memang identitas suku Sasak harus dipertahankan ya, dengan cara bagaimana proses pembelajaran menggunakan bahasa Sasak,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf.
Baca Juga: Disdik Mataram Siapkan Sanksi Pelajar Berseragam Nge-vape
Wacana penggunaan bahasa Sasak standar ini mengemuka setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada tahun ajaran berjalan di satuan pendidikan. Menurut Yusuf, penghentian sementara tersebut dilakukan karena bahasa Sasak yang sebelumnya diajarkan dinilai kurang dapat dipahami secara tepat oleh masyarakat luas, termasuk para orang tua murid. Oleh karena itu, kehadiran bahasa Sasak standar atau bahasa Sasak mentaram yang dapat dipahami lintas wilayah di Lombok sangat diperlukan.
“Sehingga perlu ada bahasa Sasak standar yang digunakan ya, pakemnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Disdik menegaskan, penerapan bahasa Sasak standar ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan memerlukan regulasi resmi yang kuat. Regulasi tersebut nantinya dapat berupa peraturan daerah (perda), peraturan gubernur (pergub), atau peraturan wali kota (perwal). Agar implementasi di satuan pendidikan memiliki payung hukum yang jelas. Penggunaan bahasa Sasak standar ini rencananya akan menyasar seluruh tingkatan kelas di sekolah dasar (SD) secara menyeluruh.
“Regulasinya harus ada, perda-nya, apa pergub, perwal, harus jelas kan. Biar pelaksanaan implementasinya di sekolah betul-betul bisa dijalankan dengan baik ya," jelasnya.
Selain regulasi yang matang, kesiapan sumber daya manusia (SDM) seperti tenaga pendidik juga menjadi perhatian penting agar materi dapat tersampaikan dengan optimal. Pihak Disdik saat ini masih memantau serta menunggu hasil rekomendasi dari Kongres Bahasa Sasak Internasional untuk menentukan bentuk baku bahasa yang paling ideal.
“Kita menunggu, menunggu apa hasil kongres internasional ini seperti apa kan, akan menghasilkan bahasa seperti apa, kita belum tahu ini juga kan,”pungkasnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan Majelis Adat Sasak Jamaluddin, mengatakan pentingnya regulasi pendukung agar kurikulum muatan lokal bisa berjalan efektif di satuan pendidikan. Majelis Adat Sasak juga berharap pemerintah daerah dapat melahirkan peraturan daerah (perda) ataupun peraturan wali kota sebagai payung hukum.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
