LombokPost – Pemerintah melalui Kementerian Sosial resmi memulai pendistribusian surat undangan pencairan Bantuan Sosial (Bansos) tahap pertama tahun 2026 via kantor Pos.
Penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini menjadi titik terang bagi masyarakat, terutama bagi para KPM baru yang telah lama menantikan kepastian bantuan.
Pencairan periode Januari hingga Maret 2026 ini terpantau mulai bergerak masif secara bertahap.
Fokus utama penyaluran kali ini adalah KPM peralihan dan penerima baru yang sebelumnya terdaftar dalam BLT Kesra namun belum mendapatkan akses PKH maupun BPNT.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah wilayah mulai melaporkan distribusi undangan fisik dari Kantor Pos.
Di Jakarta Pusat, tepatnya di wilayah Cempaka Putih, warga mulai menerima undangan pencairan BPNT senilai Rp 600.000.
Pergerakan signifikan juga terlihat di Yogyakarta. Pada Jumat (27/3), warga di Kabupaten Bantul terpantau melakukan pencairan di Kantor Pos Pleret dengan nominal gabungan PKH dan BPNT mencapai Rp 1.350.000.
Sementara itu, rekor pencairan tertinggi dilaporkan terjadi di Kota Cimahi, Jawa Barat. Beberapa KPM kategori tertentu menerima total bantuan hingga Rp 1.575.000.
Nominal besar ini merupakan hasil penyesuaian komponen bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan bersamaan dengan BPNT.
Pemerataan distribusi bansos tahun 2026 ini tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.
Di Sumatera Utara, warga Tanjung Balai dan Medan Deli telah menerima undangan untuk mencairkan BPNT senilai Rp 600.000.
Di Sulawesi Utara, KPM baru di wilayah Langowan, Minahasa, telah sukses melakukan proses pencairan.
Di wilayah ini, warga juga menaruh harapan besar akan adanya tambahan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng dalam waktu dekat.
Penggunaan mekanisme Kantor Pos Indonesia dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dengan undangan fisik, proses verifikasi di lapangan dianggap lebih akurat dan meminimalisir kendala teknis perbankan.
"Distribusi via Kantor Pos memastikan bantuan sampai ke tangan warga yang berhak, terutama di wilayah yang akses perbankannya terbatas," ujar pendamping sosial dilansir dari YouTube Arfan Saputra Channel.
Masyarakat diimbau untuk tetap bersabar menanti giliran, mengingat proses distribusi undangan dilakukan secara bergelombang.
Pastikan data Anda tetap sinkron dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin kelancaran penerimaan hak bantuan.
Editor : Marthadi