Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jangan Matikan HP, Berguna saat Koordinasi 

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
Ilustrasi AI
Ilustrasi AI

Advertisement

LombokPost - Samsudin, kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Plt kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, memastikan penerapan kebijakan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik.

Menurutnya, pengaturan pembagian antara ASN yang bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) dan WFH bukan hal yang sulit.

“Karena sudah ada tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Kita bisa tentukan mana saja yang tidak diperkenankan untuk WFH, terutama bidang yang mendukung pelayanan publik. Itu tidak boleh, harus tetap ada di kantor,” jelasnya.

Samsudin juga turut menanggapi salah satu poin dalam turunan SE Kemendagri yang mengatur bahwa ponsel ASN harus tetap aktif.

Berlaku selama menjalani WFH, guna memudahkan pemantauan kinerja. 

Advertisement

Menurutnya, ASN memang dituntut selalu siap dan responsif dalam menjalankan tugasnya. “Saya juga selama ini HP tidak pernah mati, 24 jam dalam 7 hari.

Yang penting dengan WFA ini produktivitas kerja tetap terjamin, pelayanan publik tidak terganggu, dan kegiatan masing-masing ASN tetap bisa dipantau,” katanya. 

Ia menambahkan, evaluasi kinerja ASN tetap akan dilakukan secara berkala, seperti biasanya.

Namun, dengan adanya sistem kerja WFH, diperlukan penyesuaian dalam mekanisme pendataan dan pemantauan.

“Setiap bulan ASN dinilai evaluasi kinerjanya. Kalau dengan WFH, berarti kita harus melakukan pendataan ulang, siapa saja yang WFH, itu kita identifikasi kembali. Itu yang penting,” ucapnya.

Advertisement
Editor : Redaksi
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Wakil Bupati Lombok Barat Serahkan Bantuan Sosial di Kantor Camat Gerung

Wakil Bupati Lombok Barat Serahkan Bantuan Sosial di Kantor Camat Gerung

Pemerintah daerah juga sedang menyiapkan program unggulan baru UPD Membina Desa, yang direncanakan diluncurkan pada tahun 2027.

Tingkatkan Pelayanan Prima, Sekda Lobar Tekankan Profesionalisme 11 Pejabat Fungsional

Tingkatkan Pelayanan Prima, Sekda Lobar Tekankan Profesionalisme 11 Pejabat Fungsional

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap penguatan jabatan fungsional dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

WFH Masih Berlaku di Pemprov NTB, Loyalitas ke Pusat Jadi Alasan

WFH Masih Berlaku di Pemprov NTB, Loyalitas ke Pusat Jadi Alasan

Pemprov NTB masih menerapkan WFH bagi ASN, dengan pelaksanaannya disesuaikan kebutuhan OPD tanpa mengganggu kinerja dan pelayanan publik.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer