LombokPost - Pemprov NTB memperkuat kewaspadaan terhadap potensi masuknya penyakit hewan menular strategis, khususnya Lumpy Skin Disease (LSD), seiring tingginya lalu lintas ternak dan besarnya peran sektor peternakan bagi perekonomian daerah.
Upaya tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Kewaspadaan Masuknya Lumpy Skin Disease (LSD) di Provinsi NTB dan Diseminasi Petunjuk Teknis Vaksinasi PMK Tahun 2026 yang digelar belum lama ini, oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB.
Kepala Disnakkeswan NTB Muhamad Riadi menegaskan Bumi Gora merupakan salah satu sentra sapi potong nasional dengan dinamika lalu lintas ternak yang cukup tinggi, terutama untuk pengiriman ternak ke luar daerah.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut kewaspadaan dan sistem pengendalian yang kuat dan berkelanjutan. “Potensi peternakan NTB sangat besar, tetapi sekaligus memiliki risiko tinggi,” jelasnya.
Tingginya lalu lintas ternak harus diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian penyakit yang ketat agar tidak menimbulkan dampak luas bagi peternak dan daerah.
Selain subsektor sapi potong, Riadi juga menyoroti perkembangan ekosistem peternakan unggas di NTB yang dinilai semakin strategis.
Ia menyebutkan subsektor unggas menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat karena siklus produksinya cepat, permintaan pasar stabil, serta melibatkan rantai usaha yang luas dari hulu hingga hilir.
Subsektor unggas memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Apalagi dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebutuhan protein hewani meningkat, dan daging ayam menjadi sumber protein yang relatif mudah diperoleh, terjangkau, dan lebih ekonomis dibandingkan daging sapi maupun susu.
Riadi juga menekankan pentingnya peran aparatur sipil negara (ASN) dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTB. Menurutnya, kemajuan daerah tidak bisa dilepaskan dari komitmen, integritas, dan tanggung jawab aparatur pemerintah di daerah.
“Tidak ada pihak yang lebih berkepentingan terhadap kemajuan NTB selain masyarakat dan aparatur di daerah ini sendiri. Karena itu, kinerja ASN harus benar-benar optimal dan berorientasi pada pelayanan serta hasil nyata bagi masyarakat,” bebernya.
Ia berharap tim pendamping kesehatan hewan di tingkat kecamatan dapat menjalankan tugas, sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara maksimal.
Kinerja tersebut, lanjut Riadi, tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan kompetensi dan talenta ASN yang bersangkutan.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disnakeswan NTB drh Muslih mengingatkan, perkembangan kasus Lumpy Skin Disease di berbagai wilayah Indonesia harus menjadi perhatian serius bagi NTB.
Penyakit ini, jika masuk dan menyebar, berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak serta mengganggu distribusi dan lalu lintas ternak.
“LSD bukan hanya berdampak pada kesehatan hewan, tetapi juga bisa melemahkan sektor peternakan daerah akibat terganggunya distribusi dan meningkatnya kerugian peternak,” ungkap Muslih.
Karenanya, ia menegaskan langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pembentukan tim kewaspadaan, serta pelaksanaan surveilans aktif dan berkelanjutan.
Fokus pengawasan, menurutnya, perlu diarahkan pada wilayah perbatasan dan titik-titik strategis lalu lintas ternak sebagai bagian dari sistem deteksi dini.
“Surveilans aktif di wilayah rawan dan jalur lalu lintas ternak merupakan kunci early warning detection agar potensi masuknya LSD dapat segera diantisipasi,” jelasnya.
Editor : Marthadi