LombokPost - Sering kali dalam kesempatan perjalanan dinas ke beberapa kota, dengan naluri sebagai mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi, penulis sering iseng melakukan riset, survei sederhana tentang Pariwisata di NTB, khususnya Pulau Lombok. Topik yang menjadi judul riset penulis saat ini. Kadang kepada sopir taksi, pengemudi ojek online, atau kepada sesama pengguna moda transportasi publik di beberapa kota.
Sekadar obrolan basa-basi khas Indonesia. Biasanya diawali obrolan standar dari sang sopir: Baru datang dari mana Pak? "Dari Mataram pak", jawab penulis. Kadang ada yang mengerti dengan Mataram, tapi tidak sedikit juga yang disorientasi: Di mana Mataram, Apa bedanya Mataram, Pulau Lombok dan Provinsi NTB.
Sehingga penulis terkadang melanjutkannya dengan pertanyaan: Bapak lebih sering dengar Mataram, Lombok, atau NTB? Rata rata lebih sering mengenal nama Pulau Lombok. Ada juga yang tidak memilih ketiganya, tapi justru dijawab dengan pertanyaan balik: Kalau Lombok itu di mananya Sirkuit Mandalika? Kadang menjengkelkan, tapi begitulah faktanya.
Meski pun tidak bisa digeneralisir sebagai sebuah kesimpulan, tetapi ini memberikan gambaran bahwa gemerlap KEK Mandalika sudah sedemikian akrab, mudah disebut dan diingat publik di berbagai tempat dibanding branding Pulau Lombok, apalagi Kota Mataram dan Provinsi NTB. Dalam kesempatan tahapan proposal penelitian, penulis ditanya oleh salah seorag profesor penguji kenapa tidak memilih lokus penelitian Pertumbuhan ekonomi dan Industri Pariwisata di NTB saja atau mungkin Kota Mataram tempat penulis tinggal dan mengabdi sebagai ASN, kok Malah Pulau Lombok?
Setelah dijelaskan secara sederhana, dan argumentasi didasari legal standing dokumen perencanaan baik rencana spasial (RTRW) dan dokumen rencana teknokratis (RPJPD dan RPJMD) para penguji mulai menerima dan mahfum, bahwa Pembangunan Provinsi NTB dikembangkan berbasis kepulauan. "Masuk argumentasinya, oke diterima," ucap salah satu profesor ekonomi regional.
Lalu kenapa judul tulisan di atas, hanya fokus untuk Kota Mataram? Ini ada kaitannya dengan hasil riset peneliti yang sejauh ini membuktikan dalam gemerlap pariwisata NTB, khususnya Pulau Lombok ternyata yang paling merasakan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi adalah bukan Lombok Tengah dengan Mandalikanya, bukan Lombok Utara dengan Gili Tramenanya, bukan Lombok Barat dengan Kawasan Senggiginya, apalagi Lombok Timur dengan Geopark Rinjaninya, tetapi justru Kota Mataram. Kok bisa? Ikuti ceritanya dibawah ini.
Industri Pariwisata sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi
Menurut laporan kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2019, setahun sebelum pandemi Covid-19, sektor pariwisata menjadi sumber penghasilan yang besar bagi perekonomian Indonesia karena memberikan devisa negara terbesar ke-2 setelah sektor minyak dan gas bumi (migas). Di samping itu, sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa sebesar 229,50 triliun rupiah, Produk Domestik Bruto Nasional sebesar 5,25 persen, dan menyerap 12,7 juta tenaga kerja di sektor pariwisata (Rahmadio, 2022).
Salah satu daerah atau wilayah yang industri pariwisatanya sangat potensial adalah Pulau Lombok, Provinsi NTB. Pulau Lombok menonjol sebagai kawasan yang memiliki kekayaan alam dan budaya, serta menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB, Konsep Pengembangan Wilayah Pulau Lombok akan dikembangkan dengan konsep Lombok Ecocity Resilient Island, dengan visi “Lombok sebagai destinasi yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif serta memberikan pengalaman budaya dan alam yang berkualitas”.
Visi tersebut mencakup tiga kata kunci utama yang menjadi fokus pendekatan pembangunan pariwisata di Pulau Lombok yaitu berkelanjutan, tangguh dan inklusi. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi destinasi pariwisata berkelas dunia yang dapat memberikan dampak bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.
Tren peningkatan jumlah wisatawan ke Pulau Lombok terus menunjukkan perkembangan positif, terutama setelah ditetapkannya kawasan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara mengalami pertumbuhan pesat dalam satu dekade terakhir, meskipun sempat menurun drastis akibat pandemi Covid-19.
Kebangkitan pariwisata Lombok pasca pandemi ditandai dengan diselenggarakannya event internasional seperti MotoGP di KEK Mandalika pada tahun 2022, yang memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal (Rizal & Hidayatullah, 2024). Data terkini, Pasca Pandemi 2023-2024, seiring recovery dan peningkatan pembagunan infrastruktur, angka kunjungan wisata di Pulau Lombok mulai mengalami peningkatan.
Hingga tahun 2024 tercatat diangka 3.653.256, yang terdiri dari 3.221.724 wisatawan domestik, dan 431.532 wisatawan asing (BPS, 2025), atau sudah hampir mendekati anggka sebelum Covid-19. Sehingga di berbagai kawasan pariwisata prioritas telah menarik investasi dan membentuk pusat pertumbuhan dan aglomerasi industri pariwisata.
Namun demikian, potensi ekonomi yang dihasilkan dari industri pariwisata tidak serta merta terdistribusi merata ke seluruh wilayah Pulau Lombok. Ketimpangan pembangunan antara kawasan wisata utama dan wilayah lainnya masih menjadi isu sentral. Hal ini tampak pada perbedaan tingkat kemiskinan antardaerah, di mana Kabupaten Lombok Utara yang memiliki destinasi unggulan seperti Gili Trawangan tetap mencatatkan tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan wilayah lain.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pariwisata belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan ketimpangan wilayah (Harman et al., 2025)
Ketimpangan ekonomi ini juga terlihat dalam indikator makroekonomi daerah. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menunjukkan adanya kesenjangan antara kabupaten/kota di Pulau Lombok, di mana wilayah dengan destinasi wisata utama memiliki PDRB per kapita yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain yang relatif tertinggal.
Peningkatan investasi di sektor pariwisata juga seringkali tidak diikuti dengan pemerataan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan yang adil. Masih terdapat masyarakat lokal yang belum mampu berpartisipasi secara optimal dalam industri pariwisata, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah. Hal ini berpotensi memperbesar jurang ketimpangan ekonomi dan sosial antarwilayah di Pulau Lombok (Sofuoğlu, 2022).
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang dipicu oleh pariwisata seperti pengembangan KEK Mandalika, pembangunan bandara, serta fasilitas umum lainnya, telah memberikan dampak ekonomi yang luas, termasuk meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas penduduk. Namun demikian, tanpa perencanaan yang inklusif dan berbasis pemerataan, pembangunan infrastruktur berpotensi memperkuat aglomerasi ekonomi di wilayah tertentu dan mengabaikan kebutuhan daerah pinggiran (Farhan & Wardani, 2022).
Ketimpangan Wilayah dan Teori Konvergensi
Teori pertumbuhan klasik seperti Harrod‑Domar dan model neo‑klasik Solow‑Swan menggarisbawahi pentingnya tabungan, investasi, dan akumulasi modal dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, kritik kontemporer menyatakan bahwa faktor modal manusia termasuk pendidikan, kesehatan, dan inovasi juga memegang peran kunci dalam pertumbuhan jangka panjang. Dalam konteks Lombok, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya menambah modal fisik (resort, hotel), tetapi juga meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja penduduk lokal. Hal ini memicu transformasi struktur ekonomi dan potensi konvergensi antarwilayah (Syahrin & Tyas, 2023).
Isu konvergensi ekonomi menjadi perhatian utama dalam kajian pembangunan daerah. Teori konvergensi menyatakan bahwa wilayah dengan pendapatan per kapita rendah akan tumbuh lebih cepat dari wilayah yang lebih maju, sehingga kesenjangan dapat diperkecil dalam jangka panjang. Namun, temuan empiris di Pulau Lombok menunjukkan adanya kecenderungan divergensi, di mana wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan ekonomi justru semakin maju, sementara wilayah lain tertinggal (Schneider et al., 2024).
Pertumbuhan yang Divergen : Kota Mataram sebagai Pusat Pertumbuhan:
Dalam riset yang dilakukan oleh penulis, di mana mencoba menyajikan simulasi untuk memprediksi masa depan konvergensi ekonomi di Pulau Lombok. Dan hasilnya menunjukan hasil yang sedikit mengejutkan. Di mana harapannya Pertumbuhan Ekonomi yang di salah satunya di sebabkan oleh Industri Pariwisata di Pulau Lombok justru menunjukkan bahwa terjadinya pertumbuhan yang divergen, artinya pertumbuhan ekonomi yang justru menyebabkan ketimpangan semakin memperbesar wilayah yang sudah maju dengan yang tertinggal (belum maju), padahal harapannya sebaliknya (konvergen), dimana Pariwisata dapat menjadi motor pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah Pulau Lombok.
Tanpa intervensi kebijakan yang fundamental, pertumbuhan ekonomi di pulau ini diproyeksikan akan terus bersifat divergen dalam jangka yang sangat panjang. Insight dari simulasi ini adalah bahwa peningkatan laju pertumbuhan ekonomi semata justru dapat mempercepat divergensi, jika tidak disertai dengan kebijakan afirmatif untuk wilayah tertinggal. Strategi pembangunan harus bergeser dari fokus pada kuantitas kunjungan wisatawan menuju kualitas dan pemerataan akses ekonomi.
Dalam riset ini penulis menyimpulkan bahwa industri pariwisata di Pulau Lombok telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi makro, namun belum mampu menjadi mesin konvergensi yang efektif. Terjadi fenomena di mana manfaat ekonomi terkonsentrasi di Kota Mataram dan wilayah-wilayah dengan infrastruktur prima, sementara wilayah pinggiran tertinggal dalam proses pengejaran pendapatan.
Pembangunan infrastruktur saat ini masih bersifat memusat (centralized), sehingga justru berkontribusi pada peningkatan ketimpangan wilayah. Kota Mataram dengan hanya mengandalkan destinasi wisata yang tidak memiliki keindahan tapi dengan infrastruktur perkotaan yang lebih memadai dan sektor UMKM dan kuliner yang lebih layak akhirnya bisa mengambil "celah keuntungan" dari gemerlap industri wisata di kabupaten lain di Pulau Lombok yang sangat menakjubkan keindahannya.
Pertumbuhan ekonominya relatif lebih tinggi, tingkat kemiskinan terendah di Provinsi NTB dan dalam Tipologi Klassen masuk dalam Kuadran I dengan Kategori Maju dan Cepat Tumbuh. Sementara Kabupaten lain ada di Kuadran III kategori Potensial Maju yaitu Lombok Tengah. Sementara sisanya Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Utara masuk dalam Kuadran IV dengan kategori Tertinggal. (Data diolah, 2019)
Pariwisata dan Triple Agenda Gubernur NTB
Lalu kira kira apa relevensi tulisan hasil riset ini dengan kebijakan Pemerintah Provinsi NTB? Mengikuti perjalanan Visi Misi Gubernur Provinsi NTB yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029 yang berbunyi: "Bangkit Bersama Menuju Nusa Tenggara Barat Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia", dengan fokus pada tiga agenda utama (triple agenda) yaitu: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Pengembangan Pariwisata Berkualitas yang Mendunia dan Ketahanan Pangan.
Terkait dengan tulisan ini, dalam konteks pariwisata yang mendunia, maka diperlukan kebijakan pariwisata yang fundamental, di mana pariwisata berkualitas yang menyasar ekonomi lokal sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah di Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok. Pengembangan pariwisata yang berkualitas (quality tourism) dengan meningkatkan local content melalui atraksi wisata yang melibatkan masyarakat lokal (Community Based Tourism) sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan daya beli masyarakat lokal, dan disinergikan dengan program pariwisata dengan prioritas desa berdaya yang menjadi triple agenda dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Artinya program pengembangan wisata diharapkan sinergi dan terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan melalui program desa berdaya, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekaligus secara inklusif dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah secara berkelanjutan.
Ketika Pariwisata Bukan Sekadar Keindahan Alam
Dalam sebuah tulisan opini Rahmad,M (Kompas, 8/03/2026), di mana mengulas kelemahan Industri Pariwisata Indonesia di banding dengan negera Asia lainnya yang pertumbuhannya sangat mengaggumkan, terungkap bahwa industri pariwisata bukan hanya mengandalkan keindahan alam semata. Kalau soal ini, sepertinya Indonesia gak ada lawan. Tetapi dipaparkan banyak sisi yang harus dibenahi dari empat: accsesibiitas, attraction, amenitas, dan accillary (4A).
Kembali percapakan survei awal dengan seorang sopir taksi. Di suatu saat nanti Pulau Lombok dan Provinsi NTB tumbuh menjadi kawasan wisata berkelas dunia, ketika di tanya, di manakah NTB, sang sopir dengan story telling jelas dan bangga menggambarkan kemajuan wisata NTB lengkap dengan peta dan agenda event tahunan serta berbagai informasinya. Bisa jadi yang sangat diingat justru Kota Mataram dengan kuliner Ayam Taliwang dan Sate Rembiganya. (Ramadhani (Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Ekonomi, UB, Malang dan Ketua IKA UII NTB))
Editor : Redaksi Lombok Post