LombokPost- Polemik payung hukum pungutan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) SMA/SMK/SLB Negeri di NTB mulai menemukan titik terang.
Pemprov NTB memastikan aturan BPP tidak berbentuk Peraturan Daerah (Perda).
Aturan tersebut akan berupa produk regulasi khusus, yang nantinya disiapkan sebagai panduan teknis pelaksanaan di sekolah.
Meski bukan Perda, regulasi itu diklaim tetap memiliki kekuatan. Sehingga bisa menjadi pedoman resmi pelaksanaan BPP SMA/SMK/SLB Negeri.
Tujuannya agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara sekolah dan orang tua siswa.
Kepastian ini disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, untuk merespons kekhawatiran masyarakat.
Selama ini pelaksanaan BPP SMA/SMK/SLB Negeri di NTB dinilai simpang siur.
Iqbal menegaskan, skema pengaturan BPP tidak melalui jalur Perda.
“Enggak pakai Perda. Bukan Perda, tapi ada produk regulasinya untuk panduannya saja,” ujar Iqbal.
Menurutnya, langkah ini dipilih untuk mempercepat standarisasi BPP SMA/SMK/SLB Negeri.
Dengan regulasi berupa panduan teknis, Pemprov NTB berharap aturan lebih fleksibel diterapkan. Namun tetap akuntabel dan terukur.
Pemprov NTB juga menilai regulasi panduan akan membantu sekolah menjalankan mekanisme BPP SMA/SMK/SLB Negeri. Sekaligus memberi kepastian bagi orang tua siswa mengenai rujukan yang digunakan.
Sementara itu, terkait waktu penerbitan regulasi panduan BPP SMA/SMK/SLB Negeri di NTB, Iqbal meminta menanyakan langsung kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).
“Nanti langsung tanya ke Pak Kadis (Dikpora) saja untuk detailnya,” tutup Iqbal.
Editor : Kimda Farida