LombokPost - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapur-dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi tidak sesuai petunjuk teknis (juknis), ditertibkan.
Hal itu disampaikan usai rapat kerja dengan anggota Kabinet Merah Putih, Eselon I Kementerian dan Lembaga, serta para Dirut BUMN.
“Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” kata Wakil BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik S Deyang, Rabu (8/4).
Baca Juga: Tiap SPPG Dijatah Motor Rp42 Juta
Nanik juga melaporkan ke presiden bahwa BGN terus melakukan suspend atau penutupan sementara untuk SPPG-SPPG yang tidak sesuai Juknis.
Menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), termasuk juga bila ada mitra yang melakukan mark up harga bahan baku serta memonopoli suplier, dan lain lain.
“Bagus lanjutkan terus,” kata Presiden sambil mengacungkan jempol seperti ditirukan Nanik.
Baca Juga: BGN Segel 18 SPPG di Lombok Utara
Tak hanya memerintahkan penertiban SPPG, presiden juga meminta agar pemberian MBG diarahkan ke para penerima manfaat yang harus diperbaiki gizinya.
“Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya,” jelas Nanik sambil menambahkan bahwa ia akan membentuk tim untuk menyisir penerima MBG agar tepat sasaran dan tidak mubazir.
Presiden juga menekankan agar pelaksanaan MBG tidak dilakukan secara memaksa, khususnya bagi kelompok masyarakat mampu maupun sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan program tersebut tidak boleh dipaksa untuk menerima.
“Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” jelas Nanik.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
