LombokPost - Bupati Lombok Timur (Lotim) Haerul Warisin berharap Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan sejumlah proyek pembangunan di Lotim. Salah satunya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru.
"Kita harap beliau (Presiden) yang datang langsung untuk meresmikan. Rencana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan diresmikan 14 Januari ini, tapi tergantung kesanggupan beliau nanti," terang Bupati Lotim Haerul Warisin, Minggu (11/1).
Haerul mengatakan, Pemkab Lotim telah bersurat kepada Presiden Prabowo dan KKP agar berkenan hadir meresmikan proyek pendukung program pemerintah pusat tersebut.
Selain kampung nelayan, kehadiran presiden diharapkan meresmikan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan yang telah lama dinantikan masyarakat.
"Ini akan menjadi sejarah, karena selama ini masyarakat kita di selatan selalu kekeringan dan baru sekarang mereka bisa menikmati air PDAM," katanya.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Ekas Buana tersebut menelan anggaran sebesar Rp 23 miliar. Proyek ini merupakan bagian dari penataan kampung nelayan di 1.000 titik seluruh Indonesia. Saat ini, progres pembangunan fisik kampung nelayan sudah mencapai 90 persen.
Sementara untuk SPAM Pantai Selatan, air diklaim sudah mulai mengalir ke rumah-rumah warga di Kecamatan Jerowaru, termasuk di Desa Ekas.
"Semua program pak presiden telah berjalan di Lotim. Kalau beliau tidak hadir maka masyarakat akan kecewa," jelasnya.
Tokoh Agama Desa Ekas Buana Abdul Waris berharap keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih mampu mendongkrak ekonomi warga, khususnya di Dusun Ekas. Fasilitas ini dinilai sebagai motor penggerak ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat pesisir.
“Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah yang telah mempercayai desa kami untuk membangun kampung nelayan ini yang akan berdampingan dengan koperasi merah putih,” katanya.
Senada, Pengurus Kampung Nelayan Merah Putih Ekas Buana Yanto Sahil menyebut seluruh elemen masyarakat sangat antusias. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan membawa kesejahteraan bagi anggota Komite Desa Nelayan Merah Putih (KDMP).
Namun, Yanto berharap pemerintah daerah maupun provinsi dapat memberikan subsidi biaya operasional listrik. Terutama saat gerai usaha, cold storage, dan pabrik es mulai beroperasi penuh.
“Bahkan kami sudah melakukan kunjungan ke beberapa pengusaha ikan di desa Tanjung luar. Mereka bayar listrik per bulan bisa mencapai Rp 50-70 juta. Ini yang kita harapkan Pemprov dan Pemkab bisa membuat kami,” tutupnya. (par/r7)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
