LombokPost – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali menekankan pentingnya strategi mitigasi bencana tsunami yang terintegrasi, menggabungkan upaya struktural dan non-struktural.
Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak dan kerugian yang diakibatkan oleh ancaman tsunami di wilayah pesisir Indonesia.
Mitigasi Struktural Perisai Fisik dan Alamiah
BNPB menguraikan mitigasi struktural sebagai kombinasi perlindungan alami dan buatan untuk meredam kekuatan tsunami.
Perlindungan Alami, salah satu upaya alami yang krusial adalah penanaman "green belt", seperti hutan pantai atau mangrove, di sepanjang kawasan pesisir.
Selain itu, perlindungan terumbu karang juga menjadi bagian penting karena mampu menjadi peredam alami gelombang.
Perlindungan Buatan dalam kategori ini, BNPB mencakup berbagai infrastruktur teknis.
Pembangunan breakwater, seawall, dan pemecah gelombang sejajar pantai untuk menahan dan mengurangi energi gelombang tsunami.
Penguatan desain bangunan serta infrastruktur lainnya dengan kaidah teknik bangunan tahan bencana tsunami dan tata ruang akrab bencana.
Hal ini diimplementasikan melalui beberapa insentif.
Retrofitting upaya perbaikan atau modifikasi agar bangunan permukiman memenuhi standar teknis tahan tsunami.
Relokasi mempertimbangkan kepadatan permukiman yang menghambat evakuasi, BNPB mendorong pemindahan sebagian permukiman ke lokasi yang lebih aman dan penataan ulang permukiman yang ada sesuai konsep kawasan akrab bencana.
Mitigasi Non-Struktural Regulasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Di sisi lain, mitigasi non-struktural berfokus pada kerangka hukum, kebijakan, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tsunami.
Peraturan Perundangan pembentukan dan penegakan peraturan yang mengatur secara khusus tentang bencana alam, termasuk tsunami.
Kebijakan Tata Guna Lahan penerapan kebijakan tata ruang atau zonasi kawasan pantai yang aman bencana untuk mengendalikan pembangunan di area rawan.
Standarisasi Bangunan kebijakan yang mengatur standar teknis untuk permukiman, bangunan, dan infrastruktur agar lebih tahan terhadap ancaman tsunami.
Mikrozonasi Daerah Rawan Bencana pemetaan detail area rawan bencana dalam skala lokal untuk identifikasi risiko yang lebih presisi.
Peta Potensi Bencana dengan pembuatan Peta Potensi Bencana Tsunami, Peta Tingkat Kerentanan, dan Peta Tingkat Ketahanan.
Peta-peta ini menjadi dasar untuk mendesain kompleks permukiman "akrab bencana" dengan mempertimbangkan.
Bangunan permukiman tahan tsunami. Mobilitas dan akses masyarakat saat terjadi bencana. Ketersediaan ruang fasilitas umum untuk keperluan evakuasi.
Aspek sosial ekonomi masyarakat yang bergantung pada kawasan pantai, agar keberlanjutan hidup tetap terjaga.
Kebijakan Eksplorasi dan Ekonomi Pesisir mengatur kegiatan eksplorasi dan perekonomian masyarakat di kawasan pantai agar selaras dengan upaya mitigasi.
Pelatihan dan Simulasi dimana penyelenggaraan pelatihan dan simulasi mitigasi tsunami secara berkala bagi masyarakat.
Penyuluhan dan Sosialisasi dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang upaya mitigasi tsunami.
Pengembangan Sistem Peringatan Dini dimana implementasi dan pengembangan sistem peringatan dini tsunami yang efektif agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk merespons dan mengevakuasi diri.
Melalui kombinasi strategi mitigasi struktural dan non-struktural ini, BNPB berkomitmen untuk membangun ketangguhan masyarakat dan infrastruktur di wilayah pesisir Indonesia dalam menghadapi ancaman tsunami di masa mendatang.
Editor : Siti Aeny Maryam