Animo masyarakat yang tinggi membuat Pemkab Lotara berencana menambah nilai anggarannya di 2026 mendatang menjadi Rp 1,5 miliar.
Jumlah ini naik Rp 500 juta dari tahun ini Rp 1 miliar di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3).
Kepala DKP3 Lotara Tresnahadi membeberkan, hingga September 2025, realisasi penyaluran pinjaman tanpa bunga telah mencapai 75,55 persen.
Bunga yang telah dibayarkan sebesar Rp 755 juta dengan realisasi pinjaman Rp 572 juta.
“Tinggal 25 persen lagi yang belum terealisasi,” ujar Tresnahadi.
Ia menyebutkan, minat masyarakat terhadap program pinjaman dengan bunga 0 persen itu sangat tinggi.
Bahkan, pihak Bank NTB Syariah yang menjadi mitra pelaksana mencatat antrean pengajuan yang cukup panjang.
“Informasi dari pihak bank, banyak yang sudah diverifikasi dan tinggal dicairkan. Antusiasme masyarakat luar biasa,” bebernya.
Program pinjaman tanpa bunga ini diberikan kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
Plafon pengajuan pinjamannya maksimal Rp 25 juta per orang.
Dana dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor, seperti perdagangan, perikanan, maupun usaha kecil produktif lainnya.
“Skemanya sederhana, masyarakat hanya membayar pokok pinjaman. Bunganya ditanggung oleh pemerintah daerah melalui subsidi,” jelasnya.
Program subsidi bunga ini menjadi salah satu inovasi andalan Lombok Utara.
Bahkan, sejumlah daerah lain mulai melirik dan berencana meniru skema serupa.
“Dampaknya sangat dirasakan masyarakat karena membantu mereka mengembangkan usaha tanpa terbebani bunga,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Bank NTB Syariah cabang Tanjung Umarta mengatakan, dalam skema ini, Pemkab Lotara berperan sebagai penanggung bunga pinjaman.
Sehingga pelaku UMKM dapat fokus pada pengembangan usahanya tanpa harus terbebani biaya tambahan.
"Program ini terus berproses hingga sekarang,” ujarnya.
Editor : Kimda Farida