LombokPost – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mempererat kolaborasi guna menjaga stabilitas harga pokok.
Langkah strategis ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) TPID bertema "Pengendalian Harga Jelang HBKN Iduladha" yang digelar di Kota Mataram.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair mengungkapkan bahwa meskipun ekonomi NTB tumbuh positif pada triwulan I 2026, stabilitas harga tetap menjadi prioritas utama agar daya beli masyarakat tidak tergerus.
Baca Juga: BPS NTB Warning TPID Soal Potensi Lonjakan Inflasi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTB mencatatkan deflasi sebesar -0,11 persen (mtm) pada April 2026, dengan kontribusi terbesar dari Kabupaten Sumbawa yang mencapai -0,52 persen (mtm).
Pertumbuhan ekonomi yang baik harus dibarengi dengan harga yang stabil.
"Kita perlu mewaspadai inflasi tahunan NTB yang masih berada di atas rata-rata nasional, terutama menghadapi potensi kenaikan permintaan pangan dan transportasi menjelang Iduladha," tegas Abul Chair.
Baca Juga: Inflasi Menuju Zona Merah, Pj Sekda NTB Minta TPID Gercep Turun Lapangan, Jangan Hanya Sibuk Rapat!
Antisipasi Komoditas Strategis
Dalam rakor tersebut, Kepala BPS NTB, Dr. Wahyudin, M.M., dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Hario K. Pamungkas, memaparkan sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai mengalami lonjakan harga.
Beberapa di antaranya adalah daging ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng. Sebaliknya, pada April lalu, komoditas seperti cabai rawit, daging ayam, dan emas perhiasan justru menyumbang deflasi di NTB.
Baca Juga: Lombok Timur Bergerak Atasi Inflasi, TPID dan Bidang Perekonomian Diminta Kerja Keras
Guna menekan disparitas harga antarwilayah, TPID didorong untuk bekerja lebih responsif dan terintegrasi. Langkah nyata yang disiapkan meliputi banyak aspek.
Optimalisasi Operasi Pasar: Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang tepat lokasi dan sasaran.
Pemantauan Real-Time: Pengawasan harga harian berbasis data dan teknologi untuk merespons fluktuasi pasar secara cepat.
Kerja Sama Antardaerah: Memperluas konektivitas pasokan bahan pokok strategis guna menutup celah kekurangan distribusi.
Dukungan Bank Indonesia
Hingga Mei 2026, Bank Indonesia NTB telah melakukan aksi nyata melalui Gerakan Pangan Murah di 37 titik. Selain itu, BI bersinergi dengan Bapanas dalam Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) yang berhasil mendatangkan 2,48 ton cabai rawit dari Enrekang pada momen Ramadan lalu.
"Ke depan, kami akan memperkuat penyaluran sarana prasarana produksi petani dan terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai platform media di NTB agar melakukan belanja secara bijak," ujar Hario K. Pamungkas.
Melalui sinkronisasi dari hulu ke hilir ini, pemerintah berharap stabilitas inflasi di Bumi Gora tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen hingga perayaan Iduladha mendatang.
Editor : Redaksi Lombok Post Online