LombokPost – Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa pers merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan. Karena itu, ia memastikan tidak ada pembatasan terhadap akses informasi bagi kalangan media, sepanjang informasi tersebut memang menjadi hak publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kami sangat terbuka dan transparan dalam menyampaikan informasi publik," ujar Bupati LAZ sapaa. saat ditemui awak media, Sabtu (21/1).
Menurutnya, keberadaan pers memiliki peran penting dalam menyebarluaskan berbagai program dan capaian pembangunan daerah kepada masyarakat. Media, kata dia, menjadi jembatan antara pemerintah dan publik sehingga informasi dapat tersampaikan secara utuh dan berimbang.
Ia menilai, hubungan yang terjalin selama ini antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan insan pers berjalan baik.
Sejumlah forum komunikasi rutin digelar sebagai wadah diskusi dan tukar informasi. Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan berbagai kebijakan, program, serta perkembangan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.
"Dalam pertemuan-pertemuan itu, teman-teman wartawan bebas bertanya tentang isu apa pun yang sedang menjadi perhatian. Tidak ada yang kami tutupi selama itu menyangkut informasi publik," tegasnya.
Bupati LAZ juga mengajak pers untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional. Kritik, menurut dia, merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Pemerintah daerah, lanjutnya, terbuka menerima masukan selama disampaikan secara konstruktif dan berdasarkan fakta.
Ia mengaku aktif memantau berbagai pemberitaan media massa maupun dinamika di media sosial. Beragam keluhan, aspirasi, hingga kritik masyarakat disebutnya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah.
"Saya membaca dan mengikuti perkembangan yang ada, termasuk kritik. Itu hal yang biasa dalam pemerintahan. Sepanjang disampaikan secara baik dan bertujuan membangun, tentu akan kami jadikan bahan perbaikan," ujarnya.
Meski demikian, Bupati LAZ menegaskan tidak akan mentoleransi praktik-praktik yang mencederai etika jurnalistik. Ia menyoroti adanya oknum yang mengatasnamakan diri sebagai wartawan namun memproduksi konten yang bersifat fitnah atau hoaks.
Menurutnya, tindakan semacam itu tidak hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga mencoreng nama baik profesi wartawan. Karena itu, ia berharap organisasi profesi dan komunitas pers dapat berperan aktif dalam menertibkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.
"Kalau ada yang menyebarkan fitnah atau berita bohong dengan mengaku sebagai wartawan, tentu itu tidak bisa dibenarkan. Kami berharap organisasi wartawan ikut menjaga marwah profesi," katanya.
Dia menambahkan, kemitraan antara pemerintah daerah dan pers harus dibangun di atas prinsip saling menghormati dan profesionalisme. Pemerintah membutuhkan media sebagai sarana penyampaian informasi, sementara media membutuhkan keterbukaan pemerintah untuk menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang.
Baca Juga: Makin Solid Setahun Pimpin Lobar, Nurul Adha Puji Leadership Bupati LAZ
Dengan pola komunikasi yang terbuka, Zaini optimistis hubungan harmonis antara Pemkab Lombok Barat dan insan pers dapat terus terjaga. Ia pun memastikan komitmennya untuk terus mendorong transparansi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif di Lombok Barat.
Ketua Forum Wartawan Lombok Barat M Haeruzzubaidi mengapresiasi keterbukaan informasi Pemkab Lobar. Menurutnya, selama ini baik Bupati LAZ dan wakilnya Nurul Adha sangat terbuka dengan kritik.
Terbukti ketika ada laporan mengenai pejabat yang nakal misalnya dengan mempersulit perizinan, Bupati langsung mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan aturan perizinan wajib selesai lima hari. Begitu juga ketika ada kerusakan infrastruktur seperti jalan atau yang lainnya, bupati langsung turun tangan meninjau kondisinya dan melakukan perbaikan dengan skala prioritas.
"Sejauh ini Bupati dan Wabup tidak pernah membatasi informasi terutama kritik yang membangun," tegas Heru, sapaannya.
Bahkan, Wabup Lobar juga ketika diberitakan balita yang sakit hingga warga tinggal di rumah tak layak huni langsung merespons dengan turun ke lokasi. "Ini artinya beliau merespons kritik dengan kerja nyata," tegas Heru.
Editor : Pujo Nugroho