LombokPost--Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) dengan tegas menyatakan tidak akan bergabung dalam aksi demonstrasi 20 Mei 2025.
Keputusan ini sejalan dengan jutaan mitra pengemudi online lainnya yang memilih untuk tetap bekerja demi keluarga, dibanding terlibat dalam mobilisasi politik.
ORASKI menilai bahwa kesejahteraan pengemudi online harus diperjuangkan melalui pendekatan yang konstruktif dan rasional, bukan dengan mobilisasi atau tekanan di jalan yang bisa mengganggu stabilitas ekosistem transportasi online yang sudah berjalan baik.
ORASKI Tolak Batasan Potongan Aplikasi Maksimal 10 Persen
Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja, menyampaikan bahwa meskipun ORASKI mendukung upaya peningkatan kesejahteraan driver online, mereka menolak usulan DPR terkait pembatasan potongan aplikasi maksimal 10 persen.
“Usulan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi kelangsungan transportasi online. Ekosistem ini terbukti mampu bertahan tanpa subsidi pemerintah. Jangan sampai niat baik berubah jadi blunder yang membahayakan semuanya,” ujar Fahmi.
Menurut ORASKI, urusan potongan aplikasi adalah ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya. Pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak terlalu jauh masuk ke ruang ini.
Solusi Seharusnya Insentif Pajak dan Edukasi, Bukan Intervensi Tarif
Fahmi menambahkan, jika mau meningkatkan kesejahteraan driver, solusinya bukan dengan membatasi potongan aplikasi, tapi lewat insentif pajak, subsidi kendaraan, dan edukasi berkelanjutan.
"Itu yang benar-benar bisa dirasakan langsung oleh driver," imbuhnya.
ORASKI mendorong pemerintah dan DPR untuk fokus pada insentif nyata bagi pelaku usaha dan driver online, seperti:
- Penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional.
-Potongan pajak untuk pembelian suku cadang.
- Subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver.
- Pendekatan perlindungan usaha seperti yang diberikan kepada taksi konvensional.
ORASKI juga memperingatkan bahwa jika pemerintah atau DPR tetap memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan yang bukan kewenangan mereka, risiko keruntuhan seluruh ekosistem transportasi online sangat besar.
“Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi,” tegas Fahmi. (ksj)
Editor : Kimda Farida