Langkah ini diambil agar penyaluran bansos PKH dan BPNT benar-benar tepat sasaran dan tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar aturan.
Langkah Kemensos ini dilakukan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
PPATK membantu menganalisis dan mengevaluasi rekening-rekening penerima bansos PKH dan BPNT yang dicurigai tidak layak.
Hasilnya mengejutkan, sekitar 10 juta rekening penerima bansos PKH dan BPNT dinyatakan tidak layak dan diblokir karena ditemukan transaksi mencurigakan, termasuk untuk game online.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa pihaknya sudah berkoodinasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat pengawasan penyaluran bansos PKH dan BPNT.
Setelah mendapat izin presiden, Kemensos menyerahkan data rekening kepada PPATK untuk diperiksa mendalam.
Hasil analisis PPATK menunjukkan ada penerima bansos PKH dan BPNT yang menggunakan dana bantuan bukan untuk kebutuhan pokok seperti biaya hidup, pendidikan, atau kesehatan, melainkan untuk bermain game online yang dilarang.
Tindakan ini jelas melanggar aturan dan merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kemensos memastikan bahwa rekening penerima bansos PKH dan BPNT yang terbukti menyalahgunakan dana akan diblokir dan tidak akan menerima bantuan lagi.
Hal ini selaras dengan amanat Presiden Prabowo Subianto agar bantuan sosial benar-benar sampai ke masyarakat miskin dan rentan.
Dengan langkah tegas ini, Kemensos berharap penyaluran bansos PKH dan BPNT ke depan bisa lebih transparan, adil, dan bermanfaat sesuai tujuan utamanya.
Bansos PKH dan BPNT harus digunakan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, bukan untuk transaksi ilegal seperti game online.
Kemensos menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem bansos PKH dan BPNT, memastikan agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh yang berhak dan tidak disalahgunakan.(jpg)
Editor : Marthadi