LombokPost - Wacana penghapusan program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan industri mendapat penyikapan beragam.
Ada yang mempertanyakan apa definisi tidak relevan, ada yang mengkritik keras, ada pula yang selama ini sudah menjalankan kebijakan senada.
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga (Unair) Syahrur Marta Dwi Susilo menyebut, wacana penghapusan prodi perlu dimaknai secara hati-hati, terutama dalam mendefinisikan istilah relevansi.
Baca Juga: Unram Perkuat Prodi Farmasi, Kolaborasi Industri Diperluas
“Relevansi itu jangan sampai terjebak pada konteks tren keilmuan tertentu,” ujarnya kepada Jawa Pos Senin (27/4).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Badri Munir Sukoco menyebut, prodi perguruan tinggi ke depannya akan disesuaikan dengan delapan bidang industri strategis nasional, yakni kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, pertahanan, material maju dan manufaktur, energi, dan maritim. Karena itu, sejumlah prodi yang dianggap tidak relevan bakal ditutup.
"Ada delapan industri strategis yang perlu digagas, perlu ditumbuhkan, kalau bisa tumbuhnya tuh di atas 12–15 persen," kata Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026, dikutip dari YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Senin (27/4).
Baca Juga: Kuota SNBT Unram 1.349 Mahasiswa, Peserta Bisa Pilih 4 Prodi
Menurut Syahrur, relevansi prodi juga harus dilihat dari kontribusinya terhadap masyarakat secara luas, termasuk dalam aspek kebudayaan, identitas bangsa, dan peradaban.
Bidang sosial humaniora dinilai memiliki peran strategis yang tidak selalu terlihat dalam indikator ekonomi.
“Tidak semua relevansi itu terkait industri atau keuntungan finansial,” katanya.
Baca Juga: UTBK SNBT 2026 Resmi Dibuka, Unram Siapkan 750 Komputer dan 4 Pilihan Prodi
Dari Jakarta, Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengungkapkan, rencana Kemendiktiristek tersebut sangat bersifat jangka pendek. Tidak salah, tapi cenderung mereduksi makna pendidikan.
Dia menilai, pendidikan bukan sekadar menempa manusia untuk memiliki keterampilan, tetapi merupakan proses holistik dan mendalam untuk mencapai menjadi manusia seutuhnya.
“Kita berisiko membentuk generasi yang terampil, tetapi tidak reflektif dan mungkin tuna nilai, adaptif tetapi tidak visioner, produktif tetapi tidak kreatif dalam arti yang paling mendasar,” paparnya.
Terpisah, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan menegaskan, pihaknya tidak akan serta merta menghapus prodi. Kebijakan yang tengah dilakukan adalah menata ulang jurusan yang memang sudah oversupply.
“Bukan, bukan penghapusan. Itu disampaikan dalam rangka mengidentifikasi. Jadi, prodi-prodi yang kira-kira memang sudah oversupply akan ditata ulang,” katanya seusai acara evaluasi program pengentasan kemiskinan Kemenko Pemberdayaan Manusia di Jakarta, Senin (27/4).
Disinggung soal prodi apa saja yang masuk radar Kemdiktisaintek, Fauzan mengaku, belum ada data final. Sebab, masih memerlukan kajian yang lebih detail. (dho/omy/mia/ttg/JPG/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post Online