LombokPost – Langkah berani Pemerintah Indonesia dalam menggeber Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak hanya menjadi buah bibir di dalam negeri, melainkan mulai memantik sorotan serius dari dunia internasional.
Kebijakan pangan yang telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat tersebut dinilai menjadi lompatan besar yang menempatkan Indonesia di jalur yang tepat dalam peta penguatan kesehatan preventif regional.
Apresiasi tersebut tertuang dalam laporan kesehatan terbaru kawasan Asia Tenggara yang diterbitkan oleh EU-ASEAN Business Council (EU-ABC).
Baca Juga: Rp 2,02 Triliun untuk MBG, APBN Perkuat Program Sosial di NTB
Dalam laporan itu, ketahanan gizi diposisikan bukan lagi sekadar urusan perut, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk mendongkrak produktivitas tenaga kerja sekaligus memangkas beban pembiayaan kesehatan negara.
Direktur Eksekutif EU-ASEAN Business Council, Chris Humphrey, menegaskan bahwa inisiatif masif yang diambil Indonesia, termasuk integrasi berbagai program percepatan penurunan angka stunting, merupakan sinyal kuat bahwa Jakarta memahami esensi pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Upaya Indonesia untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, mulai dari inisiatif berskala besar seperti program Makan Bergizi Gratis hingga berbagai upaya penurunan stunting, menunjukkan bahwa prioritas yang ditetapkan sudah berada di jalur yang tepat," ujar Chris Humphrey dalam taklimat medianya, Selasa (30/6).
Baca Juga: Sekolah dan SPPG Sodorkan Jalan Tengah untuk Refocusing MBG
Namun, pujian itu bukan tanpa catatan. Chris mengingatkan bahwa ujian sesungguhnya dari program kolosal ini terletak pada konsistensi di lapangan. Menjaga kualitas, akurasi data, dan distribusi logistik pangan untuk puluhan juta kepala dalam cakupan geografis yang luas bukanlah perkara gampang.
Menurut Chris, tantangan krusial yang dihadapi Indonesia saat ini adalah memastikan implementasi berbagai program tersebut dapat berjalan secara efektif dan higienis dalam skala luas. Guna menjawab tantangan itu, ia mendesak adanya koordinasi berkesinambungan yang melibatkan banyak aktor.
"Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, akademisi, dan masyarakat sipil dapat membantu memperkuat ketahanan gizi, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta membangun ketahanan ekonomi jangka panjang," imbuhnya.
Baca Juga: MBG Dievaluasi, FITRA Sebut Tak Harus Semua Siswa Jadi Penerima Manfaat
Sebagai cetak biru solusi, EU-ABC menyodorkan 29 rekomendasi utama yang merujuk pada keberhasilan tata kelola pangan di Eropa dan beberapa negara ASEAN. Rekomendasi ini menitikberatkan pada pendekatan kebijakan berbasis siklus kehidupan (life-course approach), penerapan gaya hidup sehat, serta penguatan praktik perawatan mandiri (self-care). Formula ini dinilai ampuh untuk menjinakkan tantangan ganda, seperti defisiensi mikronutrien, obesitas, hingga stunting.
Sinyal kerja sama ini direspons positif oleh internal pemerintah. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan RI, Sri Ridha Hasanah, sepakat bahwa kemajuan status kesehatan nasional tidak bisa dikerjakan secara eksklusif oleh satu kementerian semata.
Kemenkes, lanjut Sri, berkomitmen menciptakan ekosistem yang memungkinkan pilihan hidup sehat menjadi lebih mudah diakses dan terjangkau oleh seluruh lapisan strata sosial masyarakat melalui kemitraan jangka panjang.
“Jika kita memiliki tujuan kesehatan masyarakat yang sama, maka selalu ada ruang untuk berkolaborasi. Kami tidak memandang pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik," pungkas Sri menegaskan komitmen pemerintah.
Editor : Redaksi Lombok Post Online