LombokPost - Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terutama dalam menghadapi dinamika eksternal dan tantangan global ke depan.
"Pemprov NTB akan terus melakukan berbagai kebijakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah, sampai saat ini ekonomi kita di NTB terus tumbuh,” kata Penjabat Gubernur NTB Drs HL Gita Ariadi.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB terus membaik. Kondisi ini terlihat dari sektor-sektor utama perekonomian NTB yang terus tumbuh positif.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, pada triwulan IV tahun 2023, baik secara kumulatif maupun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, mengalami peningkatan.
“Pertumbuhan ekonomi di triwulan IV ini baik. Baik secara kumulatif maupun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” kata Kepala BPS Provinsi NTB Drs Wahyudin, MM.
Selain itu, besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga ikut mengerek peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan IV tahun 2023, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 43,60 triliun. Sementara atas dasar harga konstan mencapai Rp 26,86 triliun.
Wahyudin menjelaskan, peningkatan ekonomi ini juga terlihat dari perbandingan triwulan IV tahun 2023 terhadap triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,44 persen (q-to-q). “Dari sisi produksi, lapangan usaha pertambangan mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 33,14 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen impor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,57 persen,” katanya.
Begitu juga pada triwulan IV tahun 2023 dibanding triwulan IV tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa keuangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,31 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,68 persen.
Secara umum, ekonomi NTB triwulan I s/d IV tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,80 persen dibanding triwulan I s/d IV tahun 2022 (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha konstruksi sebesar 10,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pembentukan modal tetap bruto.
Sementara untuk ekonomi NTB tanpa tambang biji logam pada triwulan IV 2023 mengalami kontraksi sebesar 4,37 persen (q-to-q), tumbuh 4,72 persen (y-on-y), dan tumbuh 4,89 persen (c-to-c).
Atasi Inflasi
Penjabat Gubernur NTB Drs H Lalu Gita Ariadi, M.Si mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi secara virtual. Rakor dipimpin Inspektorat Jenderal Kemendagri Komjen Pol Drs Tomsi Tohir M.Si.
“Dengan rapat koordinasi kita harapkan akan lahir keputusan dan langkah-langkah konkret yang dapat menjadi landasan bagi upaya pengendalian inflasi di daerah. Serta percepatan pembentukan peraturan daerah yang progresif untuk menyokong kesejahteraan penyandang disabilitas,” kata Pj Gubernur NTB Miq Gite.
Dalam kesempatan tersebut, dibahas langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerah tahun 2024. Serta percepatan pembentukan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas.
Tomsi Tohir mengucapakan terimakasih kepada para kepala daerah yang berhasil menjaga inflasi. Meskipun pada bulan Januari 2024, masih banyak daerah yang inflasinya di atas rata-rata nasional 2,57 persen. Seperti Papua Tengah, Papua Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua, Sulawesi Utara, Kalteng, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.
“Namun masih ada juga daerah yang di bawah angka rata-rata inflasi nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang bisa mempertahankan inflasinya sampai saat ini,” ujarnya.
Tomsi Tohir berpesan kepada kepala daerah agar mencari penyebab permasalahan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah maksimal untuk mengatasinya.
“Komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Januari adalah bawang putih, bawang merah, dan daging ayam ras. Sedangkan komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Februari ada minyak goreng, beras, dan cabai merah,” ungkapnya.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pada Januari 2024 komoditas beras masih mengalami inflasi, yaitu sebesar 0,64 persen dengan andil sebesar 0,03 persen. “Seluruh provinsi di pulau Jawa dan Bali, Nusa Tenggara mengalami kenaikan harga beras,” ucapnya.
Ia menjelaskan, secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) sampai dengan minggu pertama Februari naik dibandingkan minggu sebelumnya.
“Harga minyak goreng sampai dengan minggu pertama Februari masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pada minggu keempat Januari 2024. Sedangkan harga beras, sampai dengan minggu pertama Februari relatif naik dibanding rata-rata harga di minggu keempat Januari 2024,” pungkasnya. (lil)
Editor : Haliludin