LombokPost--Pemerintah Daerah NTB didesak agar tidak lepas tangan menangani persoalan hosting fee yang harus dibayarkan ke Dorna Sports sebesar Rp 231 miliar.
Dikhawatirkan jika hal ini tidak diselesaikan, keberlanjutan ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu terancam dan berdampak bagi akselarasi perekonomian NTB.
Pengamat ekonomi yang juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Dr M Firmansyah mengatakan, nilai hosting fee yang mencapai Rp 231 miliar memang tidak sedikit. Meski demikian, event ini harus bisa berjalan.
“Hosting fee dapat dibayar lewat kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga lembaga bisnis lain. Termasuk PT Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC. Perlu semua pihak legowo untuk ini,” kata Firmansyah dalam siaran pers yang diterima koran ini, Selasa (27/8).
Menurut Firmansyah, ajang MotoGP adalah pertaruhan bagi Indonesia karena menyangkut kredibilitas negara.
Negara internasional bisa saja beranggapan jika Indonesia hanya memiliki keinginan menyelenggarakan namun tidak dibarengi kesiapan finansial.
“Tentu negara akan malu,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Firmansyah, pemerintah pusat perlu duduk bersama dengan pemerintah daerah.
Kemudian membahas berapa sisa anggaran yang ada dan nominal yang mungkin bisa dibayar. Sehingga MotoGP yang akan digekar 27-29 September mendatang bisa dilaksanakan di NTB.
Persoalan justru akan semakin pelik jika hosting fee tidak bisa dibayar.
Di samping harus membayar pinalti yang nilainya ratusan miliar, juga konsekuensi lain dan paling buruk adalah keberlanjutan MotoGP Mandalika di masa depan.
“ITDC tentu saja perlu mutar otak. Bagaimana dapatkan hosting fee di waktu yang mepet begini. Bila tidak bayar dapat charge dari pihak Dorna 75 persen dari hosting fee. Maka, bayar ratusan miliar juga akhirnya. Mungkin saja ada konsekuensi lain yang menyertai, misalnya keberlanjutan event di Mandalika di masa datang jadi dipertanyakan,” kata Firmansyah.
Guru Besar Sosiologi Universitas Mataram Prof Lalu Wiresapta Karyadi membenarkan jika ajang balapan ini telah menjelma menjadi citra dan martabat bangsa Indonesia.
Bukan hanya persoalan ekonomi atau bisnis olah raga semata.
“Mandalika, pulau Lombok, NTB dan Indonesia semakin menjadi perhatian dunia karena ajang MotoGP tersebut. Dalam hemat kami sebagai warga NTB, penyelenggaraan MotoGP 2024 adalah keniscayaan, harus terlaksana,” kata Lalu Wiresapta.
Sejak pertama kali digelar pada 2022 lalu, MotoGP di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Kuta, Pujut, Lombok Tengah, telah membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia dan NTB.
Pada 2023, multiplier effect MotoGP secara nasional mencapai Rp 4,3 triliun dan Rp 4,5 triliun pada 2022. MotoGP Mandalika 2023, berdampak positif terhadap kinerja output bidang pariwisata di level nasional sebesar 0,019 persen – 0,023 persen.
Juga terhadap penyerapan tenaga kerja bidang pariwisata di level nasional sebesar 20.233 orang–24.030 orang.
Khusus Lombok Tengah, NTB yang menjadi lokasi ajang MotoGP yakni Mandalika, pada 2023 mendapatkan kenaikan aktivitas ekonomi terkait pariwisata sebesar 13,45 persen dan berkontribusi terhadap PDRB sebesar 7.97 persen.
Presiden Joko Widodo dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2022 lalu di Jakarta menyebut, pengembangan Mandalika membuatnya menjadi salah satu titik ekonomi baru untuk pariwisata di luar Pulau Jawa.
Selain itu, penyelenggaran MotoGP juga mampu membangun branding dan citra baik Indonesia, khususnya NTB sebagai destinasi superprioritas.
Dampak penyelenggaran MotoGP di Mandalika dan pengembangan kawasan ekonomi khusus tersebut, harus terus berlanjut. Sehingga semua pihak, khususnya pemerintah daerah harus memberikan dukungan.
Saat ini, PT Injourney Tourism Developtmen Corporation atau ITDC, telah memiliki lisensi untuk menyelenggarakan MotoGP hingga 2040.
Terkait hal itu, ITDC memerlukan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembayaran hosting fee untuk penyelenggaran MotoGP.
Besarnya nilai hosting fee tersebut tentu menjadi beban yang semakin berat bagi ITDC.
Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, terutama Pemerintah Daerah NTB maupun Kabupaten Lombok Tengah, sangat diperlukan dalam penyelenggaraan MotoGP.
Oleh karena itu, menurut Lalu Wiresapta, Pemerintah Daerah NTB sebagai tuan rumah seyogyanya harus tampil dan memberi kontribusi tidak hanya sekadar hosting fee.
Apalagi jika mengingat dampak sosiopsikologis selain multiplier effect ekonomi seperti selama ini. (ida)
Editor : Kimda Farida