LombokPost - Realisasi kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi NTB hingga September 2025 telah mencapai lebih dari Rp 4,2 triliun.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi UKM NTB Ahmad Masyhuri saat acara Akad Masal KUR bagi 800 ribu debitur dalam rangka Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Gedung Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Rabu (22/10).
Akad masal KUR digelar secara virtual oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Kementerian UMKM, Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Pegadaian.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan serentak nasional di 38 provinsi, dengan pelaksanaan luring di Provinsi Jawa Timur dan daring di daerah lainnya.
Kepala Diskop UKM NTB Ahmad Masyhuri mengaku optimistis, kerja sama dengan Pegadaian dan penyalur lainnya akan terus meningkat. Sehingga capaian tahun sebelumnya, yang mencapai sekitar Rp 5 triliun dapat terlampaui.
“Kita berharap kerja sama dengan Pegadaian maupun penyalur lainnya terus meningkat. Masih ada waktu tiga bulan untuk merealisasikan target agar capaian tahun lalu bisa terlampaui,” ujar Ahmad Masyhuri.
Diskop, tambah Ahmad Masyhuri, tidak menetapkan target khusus dalam penyaluran KUR. Karena proses tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pihak perbankan sebagai lembaga penyalur.
“Pelaku UKM tinggal mengajukan kredit ke bank. Selama mereka memenuhi kriteria dan dianggap bankable, pasti akan diproses. Penolakan hanya terjadi bila tidak memenuhi persyaratan,” ucapnya.
Terkait ketepatan sasaran program, Ahmad Masyhuri menilai mekanisme perbankan yang diterapkan sudah mampu memastikan bahwa penerima KUR adalah pelaku usaha yang layak dan memiliki kemampuan pengembalian.
“Kecil kemungkinan tidak tepat sasaran, karena mekanisme perbankan berjalan sebagaimana mestinya. Analisis kredit dan survei tetap dilakukan agar pelaku UKM terbiasa dengan sistem perbankan dan bisa berbisnis secara sehat,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi NTB Eva Dewiyani mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini yang menurutnya sangat membantu pelaku usaha dalam memperoleh modal usaha.
“Kita melihat akad yang dilakukan bervariasi, mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 45 juta. Ini tentu sangat membantu pengusaha dan masyarakat dalam mengembangkan usahanya,” ujar Eva.
Eva berharap, program ini tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial. Melainkan terus dikembangkan agar semakin banyak pelaku usaha yang sadar pentingnya memanfaatkan fasilitas kredit untuk memperluas usaha.
“Harapan kami program ini terus berkembang dan didukung oleh berbagai lembaga keuangan lainnya agar pelaku UKM bisa tumbuh bersama dan saling menularkan semangat berwirausaha,” katanya.
Deputi Kementerian UMKM Area Lombok Muhammad Efendi, menegaskan bahwa KUR memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan UMKM di NTB.
“Suku bunga KUR ini sangat murah, hanya tiga persen per tahun. Ini sangat membantu pelaku UMKM agar bisa naik kelas dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Efendi.
Ia menambahkan, Pegadaian juga telah menyiapkan program Gadepreneur, yang memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mulai dari pengembangan produk, pemasaran, hingga pembentukan komunitas wirausaha.
Untuk Provinsi NTB sendiri, kegiatan akad KUR kali ini diikuti oleh 350 debitur dan calon debitur binaan Dinas Koperasi dan UKM NTB serta Pegadaian.
Turut hadir sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kanwil DJPB, Polda NTB, Bank Indonesia Wilayah NTB, serta berbagai pejabat struktural dan fungsional Dinas Koperasi UKM NTB. (*/r3)
Editor : Kimda Farida