LombokPost - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB telah merilis hasil surveinya pada 5 Mei 2026 lalu. Ada kabar baik bagi kita semua. Ekonomi NTB pada Triwulan I-2026 tercatat tumbuh sebesar 13,64 persen (y-on-y). Ini menunjukkan bahwa ekonomi NTB sedang bergerak ke arah yang positif setelah melalui berbagai dinamika ekonomi nasional maupun global dalam beberapa tahun terakhir.
Beberapa indikator utama juga menunjukkan tren yang sangat menggembirakan. Industri pengolahan tumbuh sangat tinggi hingga 60,25 persen seiring mulai bergeraknya aktivitas smelter dan industri logam dasar. Pertambangan tumbuh 31,80 persen, sementara ekspor NTB melonjak drastis dari USD 17,45 juta menjadi USD 707,92 juta. Di sektor pariwisata, jumlah tamu hotel tumbuh 27,32 persen dan penumpang angkutan udara meningkat 21,28 persen.
Kita tentu harus mengapresiasi capaian ini. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi NTB mulai bergerak lebih kuat dan struktur ekonomi daerah mulai mengalami transformasi.
Baca Juga: Pertanian dan Smelter Jadi Penopang Utama Ekonomi NTB di Awal 2026
Namun dalam membaca data pertumbuhan ekonomi, kita juga tidak boleh terjebak hanya pada euforia angka makro semata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus benar-benar diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Di sinilah pentingnya melihat pembangunan tidak hanya dari sisi growth, tetapi juga dari sisi peningkatan kapabilitas masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh ekonom peraih Nobel, Amartya Sen (1999): “keberhasilan pembangunan bukan sekadar tingginya PDRB atau ekspor, melainkan sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan nyata (capability) untuk hidup lebih baik, memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidupnya. Karena itu, momentum pertumbuhan ekonomi NTB saat ini harus dijaga dengan kebijakan yang tepat, terukur, dan berpihak pada penguatan capability masyarakat.
Sebab di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Sebanyak 70,49 persen tenaga kerja NTB masih berada di sektor informal.
Baca Juga: Membaca Percepatan Pertumbuhan Ekonomi NTB dari Triwulan I-2025 ke Triwulan I-2026
Distribusi tenaga kerja terbesar juga masih berada di sektor pertanian tradisional sebesar 32,86 persen, sementara sektor industri yang tumbuh sangat tinggi baru menyerap sekitar 9,05 persen tenaga kerja. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti transformasi kualitas tenaga kerja dan perluasan pekerjaan formal yang produktif.
Begitu pula dari sisi kualitas SDM. Penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah masih mencapai 38,03 persen, sementara lulusan diploma dan universitas baru sekitar 14,80 persen. Bahkan tingkat pengangguran tertinggi justru berasal dari lulusan SMK sebesar 5,95 persen.
Ini menunjukkan bahwa konektivitas antara pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan industri masih harus diperkuat.
Baca Juga: Kinerja Ekonomi NTB Menguat, Secara Bulanan Terjadi Deflasi 0,11 Persen
Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada rasa puas terhadap tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Justru momentum inilah yang harus dijaga dan dikonsolidasikan melalui kebijakan fiskal, penganggaran, dan pembangunan SDM yang tepat sasaran.
Ada beberapa agenda yang menurut saya harus segera diperkuat.
Pertama, APBD harus semakin diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM dan konektivitas industri. Hilirisasi tidak boleh hanya berbicara soal smelter dan ekspor, tetapi juga hilirisasi tenaga kerja lokal melalui pendidikan vokasi, pelatihan industri, sertifikasi keterampilan, dan penguatan UMKM penyangga industri.
Kedua, pertumbuhan ekonomi harus dikawal agar semakin memperbesar sektor formal dan pekerjaan produktif. Sebab pembangunan ekonomi yang sehat bukan hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi menciptakan rasa aman ekonomi bagi masyarakat.
Ketiga, momentum pertumbuhan sektor industri dan ekspor harus dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi lokal, terutama sektor pertanian, perdagangan rakyat, dan UMKM agar pertumbuhan ekonomi tidak terlalu terkonsentrasi pada sektor tertentu saja.
Keempat, pemerintah daerah harus menjaga kualitas belanja publik agar benar-benar produktif dan mampu menciptakan multiplier effect terhadap ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sulit bertahan apabila tidak didukung penguatan daya beli, kualitas SDM, dan pemerataan capability masyarakat.
Saya sependapat dengan pandangan bahwa NTB saat ini sedang berada pada momentum penting transformasi ekonomi daerah. Tetapi sejarah banyak daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu otomatis menghadirkan kesejahteraan yang merata apabila tidak dijaga dengan arah kebijakan yang tepat.
Karena itu, tantangan terbesar kita hari ini bukan sekadar bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar hadir dalam realitas kehidupan masyarakat: lebih banyak pekerjaan berkualitas, lebih banyak anak muda terserap industri, lebih banyak UMKM naik kelas, dan lebih banyak masyarakat merasakan peningkatan kualitas hidupnya.
Hal penting yang harus kita sadari adalah apa yang dikatakan Amartya Sen: “The expansion of commodities and wealth is ultimately only a means. What development really requires is the expansion of human capabilities…Pada akhirnya pertumbuhan kekayaan dan komoditas hanyalah alat. Pembangunan sejati adalah perluasan kemampuan manusia.”
Keberhasilan pembangunan suatu daerah bukan hanya diukur dari seberapa tinggi angka ekonominya tumbuh, tetapi juga dari seberapa nyata pertumbuhan itu seirama dengan perbaikan kualitas hidup yang dirasakan masyarakat di lapangan. (*)
Editor : Redaksi Lombok Post Online