Hal itu disampaikan berdasarkan hasil survei persepsi masyarakat atas kerja pengawasan badan pengawas pemilu yang dilakukan oleh pengajar geografi politik di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) Dr Syafril.
Syafril menerangkan persepsi publik terhadap kinerja Bawaslu dalam acara rapat evaluasi pengelolaan kelembagaan Panwaslu Ad-Hoc Pemilu 2024 yang digelar Bawaslu NTB di Hotel Lombok Plaza, Kota Mataram, Jumat (14/6).
“Jadi kami memotret persepsi masyarakat atas sejumlah kerja pengawasan selama Pemilu 2024. Di nasional ada ICW dan Perludem yang melakukannya. Sehingga kami juga menilai penting untuk dilakukan survei serupa di NTB,” terang Syafril pada Lombok Post.
Ia menyebutkan tingkat persepsi masyarakat yang cukup baik atas kinerja pengawasan Bawaslu mencapai 60 persen.
Namun selain itu, ia juga memotret sejumlah keinginan masyarakat pada jajaran pengawas, khususnya badan ad-hoc.
“Masyarakat sangat berharap kualitas pengawasan dapat terus ditingkatkan. Pengawas pemilu di level kecamatan menurut publik masih sangat kurang. Hal ini sama dengan evaluasi Pemilu 2024 dari ICW dan Perludem. Hasil survei saya juga menunjukkan masyarakat meminta adanya penambahan jumlah SDM pengawas,” paparnya.
Selain jumlah, kualitas SDM juga menjadi harapan dari publik.
Hal ini menyangkut bagaimana jajaran pengawas di tingkat badan Ad-hoc memiliki kemampuan yang mumpuni dalam melakukan kerja-kerja pengawasan.
Selain itu, masyarakat menyoroti maraknya isu politik uang dan keterlibatan ASN, juga pejabat pemerintah daerah dalam politik praktis.
Kata Syafril, publik NTB berharap dalam Pilkada 2024 mendatang, konsenterasi Bawaslu berfokus pada hal itu.
“Dua isu ini yang paling marak. Sehingga melihat kurangnya SDM pengawas di setiap kecamatan, isu-isu krusial tadi dinilai masih tidak bisa maksimal diawasi. Bisa dibayangkan, proses politik itu berjalan 24 jam. ASN berapa banyak. Jadi diawasi oleh hanya beberapa orang,” paparnya.
Syafril juga menyentil adanya undang-undang yang mengarahkan Bawaslu untuk membuat program pengawasan partisipatif.
Masalahnya, meski di undang-undang memerintahkan melakukan pengawasan partisipatif oleh masyarakat, namun anggaran khusus untuk program tidak ada.
“Itu bagi saya problem. Harusnya kalau sudah ada di undang-undang, semestinya disertai juga dengan adanya alokasi anggaran,” jelasnya.
Ketua Bawaslu NTB Itratip menerangkan pihaknya sengaja mendatangkan pemateri dari eksternal untuk mendapatkan masukan dan kritikan.
“Kita terbuka, kita mendengarkan kritikan, instruktif dari publik tentang kinerja Panwas adhoc. Atas dasar itulah kita diskusikan dengan jajaran panwascam dalam evaluasi ini,” kata Itratip.
Ia menegaskan, Bawaslu tidak boleh membiarkan masukan dan kritikan yang disampaikan publik lewat begitu saja.
Namunn harus dijadikan pijakan dalam menyiapkan diri dalam menghadapi Pilkada.
“Kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga harus terus dibangun,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Itratip juga menegaskan kepada seluruh jajaran Ketua Panwascam yang hadir dalam evaluasi tersebut agar pada saat ada pergeseran suara di saat penyandingan data, jajaran pengawas di tingkat kecamatan mesti melakukan evaluasi total terhadap cara dan teknik pengawasan yang dilakukan.
“Jangan sampai terulang dan kebobolan lagi,” pungkasnya. (tih/r2)
Editor : Kimda Farida