Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Yek Agil mengatakan, awal minggu ini anggota DPRD melalui komisi masing-masing program pemerintahan baru. Salah satunya pembahasan secara teknis pelaksanaan program makan gratis.
Yek Agil mengaku, DPRD belum mengetahui secara detail teknis pelaksanaannya. Karena itu, di masing-masing komisi akan ada pembahasan kembali dengan OPD mitra. "Kita belum tahu detail walaupun kemarin sudah dapat informasi tentang angkanya," imbuhnya.
Politisi PKS itu menambahkan, alat kelengkapan dewan (AKD) baru selesai terbentuk. Mereka mulai efektif bekerja pada Senin, pekan depan. Pemilihan pimpinan AKD sudah selesai, tentu setelah itu kami akan membahas lebih detail," katanya lagi.
Yek Agil menerangkan, setiap kebijakan pusat itu memang harus dikawal. Di satu sisi, dia berharap, pelaksanaan program tersebut tidak sampai membebani keuangan daerah. "Walaupun nanti ada sharing dana dari provinsi, kami berharap tidak menggerus PAD kita," imbuhnya.
Setidaknya, kalau anggaran untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, sebaiknya diambil dari dana transfer pusat. Sebab, harus dilalui, bahwa kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang. "Kalau diambil dari PAD, akan menggerus sektor penting. Seperti kesehatan, pendidikan, pertanian dan kesejahteraan masyarakat secara umum," katanya.
Sementara itu, Pj Gubernur NTB Hassanudin berharap, agar seluruh kebijakan pemerintah pusat bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk kepentingan itu, dia berharap agar ada dukungan dari anggota DPRD.
Secara umum, katanya, bahwa para wakil rakyat punya peran sentral dalam merumuskan peraturan yang menyangkut kepentingan rakyat. Sehingga pembangunan dirasakan manfaatnya serta terwujudnya impelentasi sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Karena itu, sinergi sangat penting dalam mencapai target pembangunan daerah, terutama memperkuat ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Hassanudin. (bib/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post